Pembangunan di Indonesia untuk Mengembangkan Ekonomi dan Mempererat Kesatuan
Menko Luhut menceritakan pada 2015 saat masih menjadi Kepala Staf Presiden pemerintah harus menanggung subsidi R[ 300 trilyun
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam pembukaan pidatonya di gala dinner Usindo (18/4) Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan mengatakan saat bertemu PM Jepang Abe tahun lalu ia menjelaskan bahwa Indonesia negara besar dari Sabang sampai Merauke memerlukan waktu 8 jam terbang sementara Jakarta ke Tokyo hanya 6 jam.
Sehingga sangat besar peluang untuk investasi di Indonesia seperti di Sabang, sekitar perairan Natuna dan Masela.
Akhirnya, satu setengah bulan kemudian, Delegasi Jepang datang untuk menjajaki kerja sama.
Menko Luhut menambahkan Indonesia terdiri dari 70 ribu pulau, kurang lebih 300 ribu suku, 700 bahasa daerah,230 juta beragama Islam,
"Jadi pembangunan infrastruktur bukan semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk menyatukan masyarakat yang tersebar di berbagai pelosok," ujar Menko Luhut.
Menko Luhut menceritakan saat masih di militer ia bertugas di berbagai daerah sehingga tahu betapa luasnya dan beragamnya Indonesia.
Karena itu ia sangat paham saat Presiden Jokowi minta agar pembangunan tidak difokuskan di Jawa saja tapi juga di berbagai pelosok tanah air.
Baca: Menko Luhut: Indonesia Siapkan Keamanan Tertinggi Annual Meeting IMF-World Bank
Karena itu pertumbuhan ekonomi 5,3% merupakan pencapaian besar bahkan kalau mau bisa saja sampai 6%.
"Tapi presiden ingin meningkatkan kesejahteraan di Indonesia Timur karena itu tidak mencapai 6%," ungkap Menko Luhut.
Melihat pembangunan yang terus berlanjut, maka pada 2019 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% bahkan 7% di 2021.
Menko Luhut menceritakan pada 2015 saat masih menjadi Kepala Staf Presiden pemerintah harus menanggung subsidi 300 trilyun sehingga tidak cukup untuk membangun infrastruktur.
Saat itu Menko Luhut menyarankan untuk mengurangi subsidi meski popularitas Presiden akan turun di mata masyarakat.
"Saya perkirakan popularitas Presiden akan turun selama 6 bulan dan akan naik lagi setelah masyarakat mengetahui bahwa dana yang seharusnya untuk subsidi digunakan membangun infrastruktur," ujar Menko Luhut.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.