Publik Akan Berada Di Belakang Pemerintah Untuk Tunda Pembangunan Gedung DPR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar menanggapi kegeraman Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah soal tidak kunjung cairnya anggaran untuk pembangunan Gedung DPR RI baru.

Diketahui, pembangunan gedung baru DPR RI tersebut \dianggarkan dalam APBN 2018 Rp 601 miliar untuk tahap satu.

Saking geramnya Fahri mengatakan anggaran tersebut baru akan dicairkan bila ada gedung yang runtuh.

Baca: Suvei Cyrus Network: Publik Nilai Anies Paling Cocok Jadi Pendamping Prabowo di Pilpres 2019

Erwin Natosmal menegaskan publik akan berada di belakang pemerintah untuk menunda pembangunan gedung DPR.

"Publik akan berada di belakang pemerintah untuk menunda pembangunan gedung DPR," ujar Erwin Natosmal yang juga pegiat antikorupsi kepada Tribunnews.com, Kamis (19/4/2018).

Baca: Terduga Pelaku Serangan 11 September Ditangkap Militer Kurdi Di Suriah

Apalagi menurutnya, perlu ada assessment yang menyeluruh terhadap tingkat kelayakan gedung DPR.

Untuk itu pemerintah mendengar suara publik.

Lebih jauh kata dia, untuk membuat DPR bekerja optimal, yang perlu untuk dibangun bukanlah kualitas fisik, namun kualitas SDM.

"Itu yang lebih prioritas," katanya.

Baca: Hakim Kabulkan Keinginan Fredrich Pindah Tahanan ke Rutan Cipinang

Sebelumnya Fahri Hamzah geram dengan sikap pemerintah yang tidak kunjung mencairkan anggaran pembangunan Gedung DPR RI yang baru yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebanyak Rp 601 miliar untuk tahap satu.

Saking geramnya ia mengatakan anggaran tersebut baru akan dicairkan bila ada gedung yang runtuh.