Publik Akan Berada Di Belakang Pemerintah Untuk Tunda Pembangunan Gedung DPR
Publik akan berada di belakang pemerintah untuk menunda pembangunan gedung DPR,"
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Saking geramnya ia mengatakan anggaran tersebut baru akan dicairkan bila ada gedung yang runtuh.
“Kalau ada yang ambruk, banyak korban, mungkin baru akan dibangun gedung baru itu,” ujar Fahri di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).
Fahri juga menjelaskan bahwa kondisi Gedung DPR RI saat ini, terutama Gedung Nusantara I sudah mengalami banyak kerusakan dan mengancam jiwa para anggota parlemen.
“Lift di Gedung DPR RI itu setiap hari jatuh lho, coba tanya 560 anggota parlemen pasti semuanya pernah terjebak dalam lift. Tapi ya sudah lah, DPR sudah tidak bagus citranya,” imbuh Fahri.
Ia juga mengeluhkan pemerintah yang lebih memilih mengeluarkan anggara Rp 1 triliun untuk penyelenggaraan acara IMF dan World Bank di Bali 12-14 Oktober 2018 mendatang daripada mencairkan dana Rp 601 miliar untuk gedung parlemen.
"Citra DPR memang sedang tidak baik, yang untuk bangun gedung tidak ada, lalu tiba-tiba untuk IMF pemerintah habiskan Rp 1 triliun. Jadi untuk demokrasi tidak mau, untuk rakyat sendiri tidak mau, tapi untuk orang asing langsung keluarkan Rp 1 triliun," pungkasnya.
Pembangunan gedung baru kompleks DPR RI rencananya akan dilakukan menggunakan sistem multiyears.
Pada tahun 2018 disepakati pemerintah akan mencairkan dana Rp 601 miliar untuk proyek tersebut dan mengajukan Rp 640,86 miliar untuk tahun 2019.