Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar menanggapi kegeraman Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah soal tidak kunjung cairnya anggaran untuk pembangunan Gedung DPR RI baru.

Diketahui, pembangunan gedung baru DPR RI tersebut \dianggarkan dalam APBN 2018 Rp 601 miliar untuk tahap satu.

Saking geramnya Fahri mengatakan anggaran tersebut baru akan dicairkan bila ada gedung yang runtuh.

Baca: Suvei Cyrus Network: Publik Nilai Anies Paling Cocok Jadi Pendamping Prabowo di Pilpres 2019

Erwin Natosmal menegaskan publik akan berada di belakang pemerintah untuk menunda pembangunan gedung DPR.

"Publik akan berada di belakang pemerintah untuk menunda pembangunan gedung DPR," ujar Erwin Natosmal yang juga pegiat antikorupsi kepada Tribunnews.com, Kamis (19/4/2018).

Baca: Terduga Pelaku Serangan 11 September Ditangkap Militer Kurdi Di Suriah

Apalagi menurutnya, perlu ada assessment yang menyeluruh terhadap tingkat kelayakan gedung DPR.

Untuk itu pemerintah mendengar suara publik.

Lebih jauh kata dia, untuk membuat DPR bekerja optimal, yang perlu untuk dibangun bukanlah kualitas fisik, namun kualitas SDM.

"Itu yang lebih prioritas," katanya.

Baca: Hakim Kabulkan Keinginan Fredrich Pindah Tahanan ke Rutan Cipinang

Sebelumnya Fahri Hamzah geram dengan sikap pemerintah yang tidak kunjung mencairkan anggaran pembangunan Gedung DPR RI yang baru yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebanyak Rp 601 miliar untuk tahap satu.

Saking geramnya ia mengatakan anggaran tersebut baru akan dicairkan bila ada gedung yang runtuh.

“Kalau ada yang ambruk, banyak korban, mungkin baru akan dibangun gedung baru itu,” ujar Fahri di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

Fahri juga menjelaskan bahwa kondisi Gedung DPR RI saat ini, terutama Gedung Nusantara I sudah mengalami banyak kerusakan dan mengancam jiwa para anggota parlemen.

“Lift di Gedung DPR RI itu setiap hari jatuh lho, coba tanya 560 anggota parlemen pasti semuanya pernah terjebak dalam lift. Tapi ya sudah lah, DPR sudah tidak bagus citranya,” imbuh Fahri.

Ia juga mengeluhkan pemerintah yang lebih memilih mengeluarkan anggara Rp 1 triliun untuk penyelenggaraan acara IMF dan World Bank di Bali 12-14 Oktober 2018 mendatang daripada mencairkan dana Rp 601 miliar untuk gedung parlemen.

"Citra DPR memang sedang tidak baik, yang untuk bangun gedung tidak ada, lalu tiba-tiba untuk IMF pemerintah habiskan Rp 1 triliun. Jadi untuk demokrasi tidak mau, untuk rakyat sendiri tidak mau, tapi untuk orang asing langsung keluarkan Rp 1 triliun," pungkasnya.

Pembangunan gedung baru kompleks DPR RI rencananya akan dilakukan menggunakan sistem multiyears.

Pada tahun 2018 disepakati pemerintah akan mencairkan dana Rp 601 miliar untuk proyek tersebut dan mengajukan Rp 640,86 miliar untuk tahun 2019.