TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden telah mengampuni putranya, Hunter Biden, menjelang hukumannya atas tuduhan kepemilikan senjata dan pajak.

Padahal, sebelumnya Joe Biden berjanji tidak akan menggunakan kekuasaan kepresidenannya untuk memberinya grasi.

Joe Biden mengatakan putranya telah dipilih dan secara selektif, dan tidak adil dituntut karena nama keluarganya.

"Ada upaya untuk menghancurkan Hunter – yang telah sadar selama lima setengah tahun, bahkan ketika menghadapi serangan gencar dan penuntutan selektif," kata Joe Biden dalam pernyataan yang dirilis oleh Gedung Putih, Minggu (1/12/2024).

“Dalam upaya menghancurkan Hunter, mereka telah mencoba menghancurkan saya – dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa hal itu akan berhenti di sini. Sudah cukup," lanjutnya.

Joe Biden mengatakan, ia telah mengikuti prinsip sederhana untuk menyampaikan kebenaran kepada rakyat AS sepanjang kariernya.

"Begini kenyataannya: Saya percaya pada sistem peradilan, tetapi saat saya bergumul dengan ini, saya juga percaya politik kasar telah mencemari proses ini dan menyebabkan ketidakadilan – dan begitu saya membuat keputusan ini akhir pekan ini, tidak ada gunanya menundanya lebih jauh," kata Joe Biden.

“Saya berharap rakyat Amerika akan mengerti mengapa seorang ayah dan seorang Presiden mengambil keputusan ini," lanjutnya, seperti diberitakan Al Jazeera.

Pengumuman Joe Biden muncul beberapa minggu sebelum Hunter Biden akan menghadapi hukuman atas serangkaian kejahatan terkait membuat pernyataan palsu tentang penggunaan narkoba selama pemeriksaan latar belakang senjata dan gagal membayar pajak sedikitnya 1,4 juta dolar.

Kasus Pidana Hunter Biden

Hunter Biden menghadapi hukuman maksimal 25 tahun penjara dalam kasus pajak dan 17 tahun dalam kasus senjata api, meskipun ia hampir pasti akan menerima hukuman yang jauh lebih ringan berdasarkan pedoman hukuman federal.

Baca juga: Putra Presiden AS, Hunter Biden Akui Salah Tak Bayar Pajak, Hidup Mewah hingga Sewa PSK

Penasihat khusus David Weiss, yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Merrick Garland untuk menyelidiki tuduhan terhadap Hunter Biden, mengajukan tuntutan tersebut setelah kesepakatan pembelaan sebelumnya gagal karena pengawasan hakim.

"Orang-orang hampir tidak pernah diadili karena mengisi formulir pembelian senjata secara salah dan mereka yang membayar pajak terlambat biasanya menerima resolusi non-pidana,” kata Joe Biden dalam membenarkan keputusannya.

Pengampunan dari Joe Biden tidak hanya mencakup dakwaan pajak dan kepemilikan senjata api yang dilakukan putranya, tetapi juga pelanggaran lain apa pun yang telah dilakukannya atau mungkin telah dilakukannya atau diikutinya selama periode 1 Januari 2014 hingga 1 Desember 2024.

Keputusan ini berkebalikan dengan perkataannya pada bulan Juni ketika Joe Biden dengan tegas mengesampingkan kemungkinan memberikan pengampunan kepada putranya atau meringankan hukumannya.

Berdasarkan Konstitusi AS, presiden memiliki kekuasaan yang hampir tak terbatas untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang dihukum karena kejahatan federal.

Presiden AS telah menggunakan pengampunan untuk memberi keuntungan bagi anggota keluarga dan sekutu politik di masa lalu, seperti diberitakan The Washington Post.

Sesaat sebelum akhir masa jabatan pertamanya, Donald Trump mengampuni Charles Kushner, ayah menantu laki-lakinya, Jared Kushner, setelah ia menjalani hukuman penjara karena terbukti melakukan penggelapan pajak, sumbangan kampanye ilegal, dan manipulasi saksi.

Pada tahun 2001, mantan Presiden AS Bill Clinton mengampuni saudara tirinya Roger Clinton Jr, yang menjalani hukuman lebih dari satu tahun penjara pada tahun 1980-an setelah mencoba menjual kokain kepada seorang polisi yang menyamar.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)