Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyerahkan surat kepercayaan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di Indonesia, Stephen Rudgar, pada Senin (23/4/2018) lalu.

Dalam pertemuan penyerahan surat itu, pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmen dan dukungan untuk memberdayakan petani kecil.

Baca: Ruhut Sitompul Sindir Fadli Zon yang Sedang Marah: Kerja, Jangan Nyinyir Terus

“Saya menekankan pentingnya peran petani kecil dalam rantai suplai pangan global,” kata Marsudi dalam akun twitter-nya.

Rudgard menyatakan berkaitan dengan petani skala kecil, FAO fokus pada upaya pemberdayaan petani.

“Kita harus memperbaiki kehidupan dan sumber penghidupan petani kecil di wilayah pedesaan, terutama kondisi ekonomi dan gizi mereka. Kita harus melakukan pendekatan yang seimbang, antara tujuan komersial sektor pertanian, dan di saat yang sama memperbaiki faktor kunci ketahanan pangan dan nutrisi. Akses yang mudah untuk pangan yang sehat dan bergizi adalah kuncinya," jelas Rudgard di Jakarta, Selasa (24/4/2018).

FAO juga menekankan pentingnya “agenda petani kecil dan pertanian keluarga”, mengingat sekitar 90% dari 570 juta pertanian dimiliki dan dikelola oleh keluarga petani.

“Pertanian yang berkelanjutan dibutuhkan untuk menghadapi tantangan untuk peningkataan produksi pangan, menciptakan lapangan kerja dan mengelola sumber daya alam berkelanjutan. Perbaikan kehidupan keluarga petani kecil adalah solusi dari permasalahan ini,” ujar Rudgard.

Kerja sama Indonesia-FAO berlandaskan pada Country Programming Framework (CPF/Kerangka Program Kerjasama Nasional) yakni sebuah dokumen dinamis yang menetapkan empat area prioritas pemerintah sebagai referensi dalam kemitraan FAO dengan Pemerintah Indonesia selama lima tahun yaitu 2016-2020.

Kedua belah pihak membahas kemungkinan untuk mengadakan pertemuan nasional dalam waktu dekat yang berfokus pada upaya membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan status gizi seluruh rakyat Indonesia.