Zainul menjelaskan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara kunci pada diskusi panel bertema "Ecosoc Forum on Innovative Financing for SDGs: The Role of Islamic Finance" itu.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB, bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IDB), Pemerintah Bangladesh dan Lembaga Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Programme (UNDP).

Menurut Zainul, sebagai salah satu dari dua keynote speakers, Prof Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menerbitkan green sukuk untuk program-program SDGs.

Dia menandaskan, melalui lembaga-lembaga internasional, BAZNAS bekerja keras menggapai visi menjadi organisasi pengelola zakat (OPZ) terbaik di dunia.

“Akan kita jawab tantangan global atas apa yang disebut mendakwahkan maqasid syariah zakat dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat Barat,” ujar dia.

Zainul kembali mengingatkan bahwa hal tersebut telah dipaparkannya pada workshop yang mengangkat tema sama pada November 2017 di New York dan Washington DC, AS. Aktivitas tersebut digelar International Monetary Fund (IMF) bekerja sama dengan UNDP dan PBB dengan tuan rumah Kedubes Slovakia.

“Pemaparan tentang hal tersebut juga telah saya sampaikan dalam acara Brown Pack Luncheon yang dihadiri para pejabat PBB di Kantor Pusat UNDP,” ucap Zainul.

Ia menerangkan, banyak program BAZNAS sejalan dengan tujuan SDGs. Artinya, melalui kegiatan BAZNAS, Indonesia sudah masuk atau sejalan dengan program UNDP yakni mencapai SDGs. Yakni, ada 10 dari 17 poin SDGs yang sejalan dengan BAZNAS.

Dia menjelaskan, zakat adalah instrumen keagamaan yang merupakan kewajiban dan kesediaan 1,8 miliar penduduk Muslim global atau 25 persen dari total jumlah penduduk dunia. Ini potensi finansial yang luar biasa untuk pengentasan kemiskinan dengan skala internasional.

Apalagi BAZNAS-UNDP telah memulai hal itu melalui proyek PLTMH untuk kaum dhuafa di Jambi senilai 350.000 dolar AS dari BAZNAS dan pendanaan lainnya oleh UNDP yang mereka peroleh dari Global Environment Fund (GEV).

Kerja sama juga akan dilakukan untuk pemberdayaan nelayan miskin melalui program Zakat Community Development (ZCD) seperti yang telah diimplementasikan di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; Langkat, Sumatera Utara serta ZCD untuk suku terasing dan sebagainya.

Sementara itu, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York mendukung kebijakan BAZNAS memaparkan potensi dan praktik terbaik pemanfaatan keuangan Islam dalam mencapai SDGs. Sehingga, PTRI memediasi BAZNAS tampil sebagai narasumber mengampanyekan tentang zakat pada Forum Ecosoc PBB. (*)