TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Awal tahun 2018 lalu, Pemerintah membuka keran impor beras sebanyak lebih kurang 500.000 ton. Selain beras, terdapat sejumah komoditas pangan lain yang diimpor.

Pengamat ekonomi, Rizal Ramli, ikut mencermati kebijakan impor tersebut.

Ia menilai, jika memang harus mengimpor bahan pangan, harus juga melihat waktunya.

Kebijakan impor di awal tahun, dinilai bukan waktu yang tepat.

"Kalau perlu banget, saya juga tidak keberatan impor, tapi diatur-lah timing-nya. Waktu paceklik baru impor. Anak SD juga mengerti, masa harus diajarin," ujar Rizal, di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Rizal mengatakan, pemerintah mengimpor komoditas pangan, di saat petani lokal justru tengah panen hasil tanamannya.

"Kebijakan itu, tentu menyebabkan harga anjlok dan merugikan para petani," tambahnya.

Menurutnya, contoh akan hal itu terjadi di Brebes beberapa bulan lalu.

Pemerintah memutuskan impor bawang justru ketika menjelang masa panen.

Alhasil, harga bawang anjlok. Kemudian, saat panen selesai, impor malah berkurang, sehingga harga naik sekitar Rp 10.000.

Hal yang sama, kata dia, terjadi dalam kebijakan impor gula saat panen tebu, dan impor beras justru menjelang panen pada kuartal pertama tahun 2018 ini.

"Kalau impor karena cuaca dan lain-lain saya setuju, tapi tidak kalau kelangkaan ada dengan alasan yang dibuat-buat," ujarnya.

Selain soal waktu yang tidak tepat, mantan Menko Kemaritiman ini menilai ada pihak yang mengambil keuntungan dari impor bahan pangan.

Pasalnya, kata dia, harga pangan yang diimpor ke Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibandingkan harga pangan di negara lain.

"Pihak yang memperoleh kuota impor pangan tentu akan mendapat untung besar. Jadi, kemungkinan ada pihak-pihak yang sedang mencari dana," pungkasnya.