KPK: Pembahasan RAPBN-P Kurang Transparan, Masih Dimungkinkan Terjadi Lobi Dan Tersembunyi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sistem Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2018.
Tayang:
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Adi Suhendi
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Menteri-Agama-Nasaruddin-Umar-menghadiri-perayaan-Hari-Tri-Suci-Waisak-2570-BE.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/kpk-konpres-penetapan-tersangka-baru_20180420_205508.jpg)
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.
Untuk mencegahnya, Febri menyarankan agar pemerintah segera menerapkan transparansi perencanaan dan penyusunan anggaran, baik yang melibatkan eksekutif maupun legislatif.
"Serba transparansi baik dari perencanaan, pembahasan hingga nantinya anggaran disahkan", tambahnya.
Dengan demikian, lanjut Febri, pihak-pihak yang mencoba memanipulasi anggaran akan katahuan.
"Itu minimal akan membuat kelihatan siapa yang sedang berbuat," katanya.
Berita Populer
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ksp-dudung-123.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/isfan-PKP-1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ketua-Umum-Partai-Hanura-Oesman-Sapta-Odang-409.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/mienuno11111.jpg)