Kapolri Sebut Rutan Mako Brimob Tak Layak Bagi Narapidana Terorisme, Ini Alasannya
Tito juga menyatakan keheranannya lantaran ternyata Rutan Napiter Mako Brimob sudah melampaui kapasitas idealnya
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat sebenarnya tidak cocok sebagai rutan bagi narapidana terorisme.
Karena menurutnya Rutan Mako Brimob tak memiliki “maximum security” untuk mengamankan para napiter.
“Memang sebenarnya Rutan Mako Brimob tak layak dijadikan rumah tahanan bagi napiter, karena dulunya rutan ini didesain untuk menampung aparat kepolisian yang terlibat kasus pidana, supaya tidak mendapat kekerasan dari narapidana lainnya.”
“Namun karena adanya dinamika kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan sekaligus menahan napiter maka yang paling aman di Brimob pada waktu itu. Karena rutan dikepung kawasan Mako Brimob sehingga tidak bisa ke mana-mana kalau kabur,” ujarnya usai meninjau lokasi pada Kamis (10/5/2018) malam.
Tito juga menyatakan keheranannya lantaran ternyata Rutan Napiter Mako Brimob sudah melampaui kapasitas idealnya.
“Idealnya 64 sampai 90 tahanan tapi kenyataannya mencapai 156 tahanan. Itu sudah sangat sumpek sekali,” imbuhnya.
Kelemahan di Mako Brimob juga terlihat pada lokasi ruang pemeriksaan dan penyimpanan barang bukti yang berdekatan dengan sel-sel napi.
Baca: Empat Fakta Aman Abdurahman, Lelaki Yang Ingin Ditemui Napi Teroris di Mako Brimob
“Di ujung sel tahanan itu lah ruang pemeriksaan yang juga untuk menyimpan barang bukti dan itu lah yang dirampas napiter untuk melakukan aksinya. Selama ini mungkin dilihat tak ada masalah tapi sebenarnya ada kelemahan,” tegasnya.
Oleh karena itu para napiter kini dipindahkan ke Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah.
Kapolri juga berpikiran untuk membuat rutan sementara yang dekat dengan ibukota, khusus untuk mempermudah pemeriksaan para napiter.
“Nanti saya akan bicarakan dengan Menteri Keuangan untuk buat rutan sementara bagi napiter agar mempermudah pemeriksaan bagi mereka tapi memiliki maximum sexurity,” pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.