TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan langkah Menteri Agama Lukman Hakim ‎yang mengeluarkan rekomendasi 200 mubalig yang dianggap moderat, sangatlah konyol.

Pasalnya menurut Fadli rekomendasi tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Saya kira itu satu hal yang konyol yang dikeluarkan oleh Kemenag. Karena menurut saya pertama, tidak ada urgensinya. Kedua, ini menimbulkan masalah baru,"ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni‎n, (21/5/2018).

Fadli mengkritik pemerintah yang selalu melakukan manuver sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. Padahal di tahun politik seharusnya pemerintah menjaga agar kondisi seosial, ekonomi, dan kemanan tetap stabil.

"Kenapa sih suka banget sama masalah baru? Sudah jelas ada ingin ketenangan, tiba-tiba membuat satu klasifikasi ulama 200 orang itu, pendakwah, yang dianggap mungkin sesuai dengan jalan pemerintah atau tidak sih," katanya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Menteri Agama dan lembaganya tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Rekomendasi itu akan menimbulkan praduga di masyarakat bahwa selama ini ada ulama plat merah yang sejalan dengan pemerintah. ‎Selain itu rekomendasi tersebut akan membuat masyarakat bertanya-tanya karena sejumlah ulama kondang yang selama ini sering memberikan ceramah, namun tidak masuk dalam 200 nama tersebut.

"Sepeti Ustaz Abdul Somad, dan lain lain. Itu kan sudah mendapatkan tempat di hati umat, di hati masyarakat. Kok tiba-tiba dia di exclude kan dari situ. Mungkin karena dia pernah kritis atau seperti apa ya saya kira itu akhirnya menimbulkan reaksi yang sangat negatif dari kalangan umat islam. Dan tentu juga dari kiai ulama yang tidak termasuk di dalamnya," katanya.

‎Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa langkah kementeriannya merilis 200 nama penceramah yang diaanggap moderat merupakan permintaan dari masyarakat, terutama yang berasal dari mushola atau majelis taklim yang beradi di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN. Ke 200 nama tersebut merupakan hasil konsultasi dengan tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan.