"Semuanya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bergerak dan memudahkan transportasi barang serta jasa," papar Bamsoet.

Jokowi-JK juga melaksanakan berbagai program unggulan lainnya untuk memperkuat masyarakat pedesaan.

Antara lain lewat Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Sertifikat Lahan Gratis.

Masih ditambah dengan Kredit Usaha Rakyat, bantuan sarana dan prasarana pertanian, dan terbaru adanya program padat karya tunai.

Maka itu pula, lanjutnya, tren tingkat kemiskinan sejak era Presiden Jokowi terus menurun. Bahkan, di tahun 2016 tingkat kemiskinan Indonesia terendah sepanjang sejarah tanah air, yaitu di kisaran 10,7 persen atau 27,8 juta jiwa.

"Selain karena berbagai program bantuan dan pembangunan, juga karena telah terciptanya lapangan kerja yang maksimal,” terang Bamsoet.

Di bidang hukum, Bamsoet menilai, pemerintahan Jokowi-JK sangat konsisten mendukung pemberantasan korupsi.

Namun. tingkat korupsi masih tinggi, terbukti indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan ke 96 dengan nilai 37 dari 180 negara.

Baginya, agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi milik pemerintah semata.

Tetapi harus pula dilakukan oleh lembaga independen, seperti KPK dan pengadilan.

"Yang patut digarisbawahi, Presiden Jokowi bersikap tegas dan tidak ikut campur dalam penanganan kasus-kasus korupsi,” pungkas Bamsoet.