TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ali Mochtar Ngabalin mengakui bahwa dirinya sempat berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo.

Namun kini, ia malah menerima tawaran untuk menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP).

Bagi politikus Partai Golkar tersebut, perubahan seperti ini merupakan dinamika biasa.

"Sepanjang untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, Anda harus meredam seluruh kebencian. Itu pikiranku. Karena itu saya mau datang ke sini (Istana)," lanjut dia saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Baca: Jejak Ali Mochtar Ngabalin Sebelum Masuk Istana, Pernah Singgung Jokowi Kerempeng, Korup, & Otoriter

Ketika berada di lingkungan Istana, Ngabalin mengaku, sudah berkeliling. Ia menemui banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, pejabat di Kementerian Sekretariat Negara, KSP hingga beberapa kementerian.

"Saya sudah melihat cara kerja teman-teman, para menteri. Saya sudah datang ke kantor Wapres, sudah ketemu Bapak Presiden, sudah datang ketemu Kepala Staf Presiden, kepala divisi, deputi menteri," ujar Ngabalin.

"Dan subhanallah, ternyata di sini orang tiada hari tanpa berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara, berpikir kepentingan umat."

"Karena itu saya mengimbau, mengajak, tidak ada cara lain kecuali kita harus berikan dukungan full kepada pemerintah agar bisa menyelesaikan urusan-urusan masyarakat," lanjut dia.

Diketahui, Ngabalin direkrut Kepala KSP Moeldoko untuk menjabat Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP.

Moeldoko menegaskan, pengangkatan Ali untuk memperkuat peran KSP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015. Salah satunya soal fungsi komunikasi politik kepada publik.

"Dia adalah politikus senior yang punya banyak pengalaman dan jarinyan. Dia ini juga akan membantu mengkomunikasikan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Sudah banyak program dan kebijakan yang dibuat pemerintah serta memerlukan komunikasi ke publik yang lebih luas," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Selain Ali Mochtar, Moeldoko rupanya juga merekrut sejumlah tokoh untuk dijadikan sebagai tenaga profesional lainnya.

Mereka adalah praktisi ekonomi Hari Prasetyo sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III (bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis), Novi Wahyuningsih sebagai Tenaga Ahli Muda Kedeputian IV (bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi) yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha sekaligus programmer aplikasi percakapan buatan dalam negeri Callind.

Serta mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian V (bidang politik dan pengelolaan isu Polhukam)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dulu Tukang Kritik, Kini Jadi Pegawai Istana, Ini Kata Ngabalin"
Penulis : Fabian Januarius Kuwado