TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (24/5/2018).

Usai rapat tersebut Panglima mengatakan bahwa Komisi I mendukung pembentukan wadah Komando Khusus Gabungan (Koopssusgab) yang merupakan wadah bagi pasukan elite TNI dalam menanggulangi terorisme.

‎"Jadi pada prinsipnya komisi I DPR RI mendukung untuk pembentukan Koopssusgab TNI sebagai bentuk dari peran dan fungsi TNI sesuai dengan amanat UU TNI nomor 34 tahun 2004‎," ujar Hadi.

Menurutnya keberadaan Koopssusgab tersebut nantinya akan diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP)‎ sebagai payung hukumnya.

Baca: Lagi, Najib Razak Diperiksa KPK Malaysia Terkait Skandal 1 MDB

Oleh karena itu Panglima mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan PP tersebut.

‎"Sehingga kami akan mendorong pemerintah supaya mengeluarkan PP sehingga apa yang kita inginkan dalam tindakan untuk menanggulangi aksi terorisme dengan satuan khusus ini memiliki payung benar benar bisa efektif dan memiliki payung hukumnya," katanya.

Sebelumnya Kepala Kantor Staf Presiden ‎Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengatakan Koopssusgab yang disipakan untuk menanggulangi aksi teror telah aktif kembali.

Pernyataan Moeldoko itu merespon rentetan aksi teror yang terjadi di sejumlh wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.

Pengaktifan tersebut dilakukan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Koopsusgab sebenarnya telah dibentuk pada saat Moeldoko menjabat Panglima TNI 2015 lalu.

Seiring pergantian pimpinan satuan tersebut kemudian tidak terdengar lagi. Adapun satuan Koopsusgab terdiri dari tiga matra TNI yakni Sat 81 Gultor TNI AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) ‎‎TNI AL, dan Satbravo 90 TNI AU.