Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Sidang kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/5/2018).

Agenda sidang kali ini, jaksa membacakan replik atau jawaban atas pledoi dari kuasa hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang sudah disampaikan di sidang minggu lalu.

Baca: Gelar Rapat Terbatas, Jokowi Ingin Peserta Asian Games Yakin Indonesia Aman

Pantauan Tribunnews.com, penampilan terdakwa Syafruddin berbeda dengan sidang sebelumnya. Kali ini dia mengenakan peci hitam dipadu dengan kemeja batik.

Sepanjang pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK, Syafruddin tampak tenang menyimak dan mendengarkan. Begitu juga kubu kuasa hukumnya yang digawangi oleh Yusril Ihza Mahendra dan Ahmad Yani.

Diketahui, Syafruddin Arsyad Temenggung didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim‎ telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum.

Sidang pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/5/2018), dipimpin oleh Hakim Ketua, Hakim Yanto dengan empat hakim anggota.

"Terdakwa selaku Ketua BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira serta ‎menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham meskipun Sjamsul Nursalim belum melakukan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampik piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar," terang Jaksa Kiki Ahmad Yani.

Dijelaskan Jaksa Kiki Ahmad Yani, awalnya pada 4 April 1998, BPPN mengeluarkan SK yang menyatakan BDNI sebagai Bank Take Over.

Selanjutnya, 21 Agustus 1998, BDNI ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi yang pengelolaannya dilakukan oleh tim yang ditunjuk BPPN dan didampingi Group Head Bank Restrukturisasi.

Kemudian, BDNI mendapat dana BLBI dari BPPN. Bantuan itu berupa saldo debet dan bunga fasilitas saldo debet.

BPPN melalui Tim Aset Manajemen Investasi (AMI) dibantu oleh financial advisor yaitu J.P Morgan, Lehman Brothers, PT Danareksa dan PT Bahana kemudian membuat neraca penutupan BDNI dan melakukan negosiasi dengan pemegang saham pengendali Sjamsul Nursalim dalam rangka menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS).

Setelah perhitungan, jumlah kewajiban Sjamsul sebesar Rp 47,2 triliun yang dikurangi nilai aset sebesar Rp 18,8 triliun. Maka, besar JKPS terhadap Sjamsul Nursalim sejumlah Rp28.4 triliun.

Dalam kesepakatan, Sjamsul akan membayar secara tunai sebesar Rp1 triliun dan penyerahan aset sebesar Rp 27,4 triliun kepada perusahaan yang dibentuk oleh BPPN untuk melakukan penjualan atas aset.