Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly menjelaskan kini pihaknya melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) sudah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk menghilangkan sinyal komunikasi di dua lapas Super Maximum Security khusus napi dengan kasus teroris (napiter) beresiko tinggi (high risk) yaitu Lapas Pasir Putih dengan Lapas Batu di Nusa Kambangan.

Keamanan di lapas dengan tingkat keamanan "Super Maximum" itu dirancang khusus untuk memisahkan para napiter high risk tersebut dengan dunia luar agar tidak terpapar paham ideologi radikal yang dimiliki para napiter.

"Tentu pasti ada (lapas super maximum security). Sekarang di lapas Pasir Putih itu yaitu adalah lapas yang kita katakan High Risk Super Maximum Security, di sana satu orang satu sel, one sel one person, itu berlapis pengamanannya baik bloknya maupun kelilingnya semua, dan kita kerja sama dengan kemkominifo tidak ada hape sinyal itu di camp," kata Yasonna.

Hal itu diungkapkannya usai acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham lantai 7, Rasuna Said Jakarta Selatan pada Kamis (31/5/2018).

Yasonna menjelaskan, saat ini Lapas Pasir Putih dapat menampung 124 napi sedangkan Lapas Batu hanya 96 napi.

Untuk itu, pihaknya kini tengah membangun lapas khusus napiter high risk dengan Security Maximum (keamanan maksimal) yang dapat menampung sekitar 520 napi di Nusa Kambangan bernama Lapas Karang Anyar.

Menurut Yasonna, lapas tersebut rencananya akan selesai dibangun pada akhir tahun 2018 ini.

"Kalau yang sedang dibangun 520 (napi), sekarang lapas Pasir Putih 124 yang (lapas) Batu 96, tetapi kalau yang  sekarang sedang kita selesaikan akhir tahun itu 520," kata Yasonna.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami mengatakan kini sudah terdapat 480 napiter dan 94 lainnya tahanan kasus teroris yang tersebar di 115 lapas dan dua rutan di 26 Kantor Wilayah Hukum dan HAM.

Sri sendiri mengatakan seluruh lapas dan rutan yang ada dengan standard Maximum Security saat ini belum cukup untuk menampung seluruh napiter dan tahanan kasus teroris yang ada di Indonesia.

"Sekarang jumlahnya 574 itu terdiri dari napi 480 dan sisanya tahanan. Dan ini akan bertambah terus. Tentu perlu tempat yang bisa mengamankan dari semua pihak. Itu yang kita tambah lagi," kata Sri.

Sri mengatakan, para napiter tersebut kemudian dikategoriasi tingkat resikonya oleh pamong, psikiater, psikolog, BNPT, Densus 88, dan akademisi yang bekerja sama.

"Oleh pamong, ada psikiater, psikolog, ada walinya dan seterunsnya itu tidak sendiri. Ada kami, BNPT, Densus 88 dan ada seperti dari Universitas Indonesia bekerja sama dengan kita juga untuk melihat seperti apa mereka dari sisi psikologis dan seterusnya," kata Sri.