TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku pembebanan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memberatkan.

Sebab menurut Risma, tidak ada pengalokasian terkait dana THR tersebut dalam APBD Kota Surabaya.

"Gimana aku, dapat uang dari mana. Tidak bisa tiba-tiba karena sudah diploting," kata Risma, Rabu (6/6/2018).

"Saya terus terang tidak berani, apalagi THR sudah dekat tidak memungkinkan. Rugi Kota Surabaya kalau alokasi ya salah," tambah Risma dikutip dari Tribunnews.com.

Baca: 9 Tahun Berlalu, Begini Kronologi Tewasnya Jang Ja Yeon BBF, Depresi Jadi Budak Seks Sejumlah Pria

Meski begitu, Risma mengatakan dirinya masih mempelajari kemungkinan dilakukan meski ia pesimis hal itu dapat dilakukan.

Dirinya juga mengakui belum berunding dengan DPRD sebab ia masih melakukan pembahasan intenal di jajaran pemerintah kota.

Wali kota perempuan tersebut tidak ingin salah mengambil tindakan, apalagi terkait perubahan APBD yang sarat penyelewengan hukum.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku tidak mengerti alasan mengapa Risma keberatan.

Menurutnya, kebijakan tersebut dibuat dalam rapat yang melibatkan Ketua DPRD dan sekretaris daerah seluruh Indonesia.

Baca: Michael Essien dipecat Persib: Dia tidak nyaman makan gaji buta

"Tanya Bu Risma sendiri. Wong itu surat yang kami perbuat adalah permintaan daerah pada saat kami rakor kok. Kepala daerah yang dihadiri oleh sekda dan ketua-ketua DPRD seluruh Indonesia, bahwa semua nggak ada masalah kok," kata Tjahjo.

Dirinya mengklaim saat berkeliling ke sejumlah daerah, daerah-daerah tersebut bersedia menjalankan kebijakan pembayaran THR.

Tjahjo mengaku heran mengapa Risma keberatan dengan kebijakan tersebut.

"Lampung juga sudah menganggarkan kok. Yang di Surabaya, apakah benar Pemkot Surabaya miskin sekali nggak ada uang? Anggaran gaji pegawai tinggi sekali loh," katanya.

Simak video di atas!(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Risma Keberatan THR PNS Dibebankan pada APBD, Mendagri: Apakah Surabaya Miskin Sekali?,