TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersuara atas adanya anggapan yang menyatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Blitar dan Tulungagung ada unsur politis.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang benar atau tidaknya OTT hingga penetapan tersangka pada Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo tidak dapat ditentukan melalui opini.

Dia menegaskan apa yang dilakukan para penyidiknya sebaiknya dibuktikan melalui jalur hukum yakni pengadilan.

"Banyak instrumen, apakah prapradilan, banding, dan lainnya yang diatur. Jadi debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya," terang Saut saat dikonfirmasi wartawan, Senin (11/6/2018).

Baca: Muncul Wacana Pasangan Prabowo-Puan di Pilpres 2019, Politisi Gerindra: Bisa Menang

Saut menambahkan adanya penilaian tersebut wajar ditujukan kepada KPK karena KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu dipantau dan diawasi kinerjanya oleh banyak pihak.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga ada kepentingan politik dalam operasi tangkap tangan KPK yang menjaring dua kadernya, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi.

Apalagi, tutur Hasto, keduanya tidak ada di tempat saat KPK menangkap sebagian orang yang diduga terlibat korupsi di dua daerah tersebut.

Mereka akhirnya ditahan KPK karena menyerahkan diri.

"Saat ini saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?" kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu (10/6/2018).

"Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar," tambah Hasto.

Diketahui Samanhudi terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92 persen. Sementara itu, Hasto mengklaim, Syahri merupakan calon bupati terkuat di Tulungagung.
‎