TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan kenaikan anggaran Kementerian Agama untuk lembaga pendidikan agama ditujukan untuk memperbaiki kualitas guru, bukan hanya meningkatkan konten pembelajaran.

Juru Bicara PSI, Milly Ratudian, menyatakan guru berkualitas adalah guru yang tahu cara mengajar secara terstruktur dan jelas.

"Serta fokus terhadap pengembangan individual setiap murid sehingga mampu menciptakan cara mengajar yang interaktif, dan dapat membangun pemahaman konsep dan mengembangkan ide para murid," ujar Milly dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/6/2018).

Beberapa hari lalu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan anggaran Kementerian Agama bakal mengalami kenaikan hingga Rp 887 miliar untuk 2019.

Dengan demikian, Kemenag bakal memiliki anggaran sekitar Rp 63 triliun. Anggaran tambahan tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya, madrasah, pondok pesantren, serta sekolah-sekolah agama lain.

“Jadi guru bukan hanya menuntut murid mengejar nilai akademis tetapi mampu membimbing murid mengembangkan potensi dan keterampilan yang mereka miliki,” kata Milly yang juga Caleg PSI untuk Jabar II ini.

Milly menambahkan, kemampuan bernalar kritis dan memecahkan masalah secara analitis dari seorang murid dapat dibangun dari cara guru mendidik. Termasuk dalam persoalan mencegah kesempitan pemahaman agama yang bisa berujung pada radikalisme.

Sertifikasi guru diharapkan bukan hanya dari segi administratif tetapi juga berdasarkan penilaian kinerja. Milly menambahkan, manajemen guru yang baik diperlukan agar guru dapat mengajar dengan efektif dan diiringi pengembangan profesi secara berkelanjutan.

Karena Indonesia memiliki demografi dan kondisi topografi yang beragam, diharapkan setiap sekolah memiliki guru yang mampu meningkatkan keterampilan para murid berdasarkan potensi wilayah masing-masing.

“Jika peningkatan kualitas guru dan sekolah terjadi serentak dan merata di seluruh wilayah Indonesia, besar harapan Indonesia akan mengalami bonus demografi postif pada 2030,” ujar Milly.