TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pilpres 2019 mendatang bisa saja tak hanya menjadi panggung bagi Jokowi dan Prabowo saja, mungkin ada nama Panglima Besar Front Pembela Rakyat (FPR) Nugroho Prasetyo salah satunya.

Sebagai murid dari Prabowo, dirinya akan berusaha sekuat tenaga ikut kontestasi Pilpres 2019.

“Prabowo itu guru saya, Beliau Tjokroaminoto bagi saya,” katanya, Rabu (20/6/2018).

Namun, syarat Nugroho untuk maju sebagai Capres terbentur Presidential Threshold (PT). Oleh karena dirinya hendak menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, aturan PT tersebut telah membatasi dan memangkas hak seseorang untuk memilih dan dipilih. Bahkan, ia mengklaim telah mendapatkan dukungan dari salah satu parpol.

“Kalau ambang batas bisa nol persen dari 16 parpol, salah satunya telah memberikan saya tiket,” terangnya.

Untuk meyakinkan publik akan keseriusannya itu, dirinya pun telah mempersiapkan cawapres pendamping.

“Saya akan berpasangan dengan TNI aktif bintang dua,” kata dia.

Salah satu alasan keputusannya maju sebagai capres karena menilai Presiden Jokowi tak mampu mengakomodasi kepentingan anak bangsa.

Salah satu yang sangat disesalkannya adalah penjualan aset-aset bangsa kepada pihak asing yang semestinya dipertahankan sebagai pemimpin bangsa.

Lebih jauh, ia juga menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah menggadaikan bangsa kepada kepentingan asing. Atas dasar itu, Nugroho menilai bahwa Undang-undang 1945 harus dikembalikan.

Rencananya, Nugroho sendiri akan mendeklarasikan dirinya sebagai capres pada 6 Juli mendatang di Tuban, Jawa Timur.

"Saya akan maju hendak menuju kekuasaan untuk memakmurkan rakyat Indonesia,” katanya.