Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menilai positif tudingan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada anggota BIN, Polri, dan TNI yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurutnya tudingan tersebut merupakan peringatan kepada tiga lembaga tersebut untuk tetap netral dalam Pemilu atau Pilkada.

Baca: BIN Beri Saran Kepada SBY Agar Melaporkan Lembaga Negara yang Tidak Netral Dalam Pilkada

"Gerindra menilai ini bagus ini peringatan dari SBY, ini bagian koreksi kepada tiga lembaga itu," ujar Andre saat dihubungi, Minggu, (24/6/2018).

Selain itu menurut Andre tiga lembaga tersebut sebaiknya menindaklanjuti tudingan SBY itu.

Di antaranya dengan memeriksa anggotanya ‎yang diduga tidak netral dalam Pemilu/Pilkada.

Selain itu, tiga pimpinan lembaga tersebut harus introspeksi diri.

Baca: Buku dan Kitab Diamankan Densus 88 Dari Kediaman Terduga Teroris Di Cirebon

"Mereka introspeksi, melakukan pemeriksaan, dan untuk pimpinannya bukan hanya memeriksa internal mereka, juga pimpinanan intropeksi diri," katanya.

Selama ini menurutnya indikasi ketidaknetralan pimpinan lembaga negara selalu berhembus.

Andre mengatakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) selalu dikaitkan dengan partai penguasa dan pemenangan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 lalu.

‎"BG diindikasikn dekat dengan bu Mega (Ketum PDIP), 2014 patut diduga ikut membantu memenangkan Jokowi. Tito bagaimana dulu dekat dengan Ahok dan di masa beliau di Papua pemungutan suara bukan berdasarkan suara tapi noken," pungkasnya.

Baca: Menteri PUPR Tinjau Kawasan Gelora Bung Karno

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terang-terangan menyebut ada oknum BIN, TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2018.

"Yang saya sampaikan itu bukan isapan jempol belaka, tidak ada niat seorang SBY menuduh, melebih-lebihkan, mendramatisasi apalagi duhli, tuduh liar, itu bukan DNA saya, saya hati-hati dalam berbicara," ujar SBY di Hotel Santika, Bogor Tengah, Kota Bogor, Sabtu (23/6/2018).

"Tapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidak netralan elemen atau oknum dari BIN, TNI, Polri, itu nyata adanya, ada kejadian, bukan hoax, sekali lagi, ini oknum," sambungnya.

Bahkan SBY juga menyebut kejadian saat Pilkada di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku.

Salah satunya kata dia, adalah calon dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.

Lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian.

Kemudian ada pula, kata SBY, petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

"Kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, mungkin, biarlah saya SBY warga negara biasa penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabuoaten Bogor, Jawa Barat yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian kita tidak nyaman, dan ingin menciduk saya, silahkan, Mengapa saya sampaikan ? agar BIN, TNI, Polri netral" katanya.

Ia juga berharap bahwa rakyat bisa berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan tersebut.

SBY mengatakan jika ketidaknetralan ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perlawanan dari rakyat.

"Oleh karena itu saudara-saudaraku, pada pilkada serentak ini saya mohon dengan segala kerendahan hati netralah negara, netrallah pemerintah, netrallah BIN, Polri dan TNI," katanya.

"Saya juga berharap rakyat kita berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan, biarlah rakyat menggunakan haknya,siapa pun yang disukai, yang diyakini bisa memimpin. Ini permohonan dan harapan saya. Kalau tidak, Allah juga mendengarkan ucapan saya," ungkap SBY.