TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI berjanji akan mendorong pemerintah untuk menyetarakan guru swasta dengan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB MPR RI, Jazilul Fawaid, di hadapan puluhan Kepala Madrasah yang tergabung dalam Kelompok Kerja Madrasah (KKM) se-Kecamatan Paciran, Lamongan, saat kunjungan ke gedung DPR RI Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Menurut Jazilul, saat ini kesejahteraan antara guru swasta dan Guru Negeri masih timpang.

“Banyak guru honorer yang hanya menerima gaji Rp 200 ribu sebulan, padahal jam kerjanya juga full,” ujarnya.

"Oleh sebab itu, nasib guru Swasta harus diperjuangkan bersama," imbuh Jazilul.

Anggota DPR RI FPKB Dapil Lamogan Gresik menyambut baik kedatangan para Kepala Madrasah.

Dia akan mengajak anggota fraksi lain untuk ikut mendorong dan mengupayakan agar guru-guru swasta memiliki status yang sama dengan guru negeri dari segi kesejahteraan.

Selain itu, Jazilul juga menyampaikan bahwa “IPM kita masih tergolong rendah, hal ini sangat berkaitan dengan pendidikan, maka untuk mendorong pendidikan yang bermutu tentu harus berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan guru.”

Dalam kunjungan tersebut, Koordinator KKM, Misbahul Munir menyampaikan bahwa kondisi guru-guru swasta yang senior belum mendapat penyetaraan (inpassing) dan masih kalah dengan guru-guru yang baru diangkat.

"Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar bagi kami” tuturnya.

Ia berharap dalam pertemuan yang dilakukan hari ini, FPKB dapat memperjuangkan hak para guru-guru swasta agar mendapatkan penyetaraan (inpassing), sehinga terjadi keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban di antara guru.