TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengomentari pernyataan salah satu juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli.

Sebelumnya Guntur Romli menduga partai Demokrat bermanver ingin menduetkan Jusuf Kalla (JK) dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar pemerintahan Jokowi-JK tidak fokus dalam bekerja.

Sitindaon mempertegas, wacana itu dikarenakan dengan sikap JK lebih moderat. 

Ditegaskan, di Pilpres 2019 ini, persoalan ekonomi pasti akan menjadi isu penting, karena keadaan kita sedang tidak baik disini.

Arus meminta ganti presiden juga besar. Berbeda dengan 2009 ketika Pak SBY maju di periode ke-2 nya arus kuatnya adalah lanjutkan.

"Belum lagi jurang polarisasi dan sentimen keterbelahan masyarakat yang sudah sangat dalam. Di sinilah faktor Pak JK dengan wajah moderatnya, segudang pengalamannya dibidang ekonomi, sosial dan politik kami anggap bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan ini," ujarnya, Kamis (5/7/2018).

"Itulah dasar mengapa kemarin Demokrat mengajukan nama pak JK. Kalau misalnya jadi berkandidasi biarlah publik dan rakyat yang menilai dan menentukan pilihannya kan, karena itu hak mereka, sesudah dibandingkan dengan kandidat lain termasuk Pak Jokowi misalnya," lanjutnya.

Jadi, Sitindaon mempertegas kembali, memberi alternatif ke publik untuk memilih mana yang lebih baik itu "adu solusi". Bukan adu domba seperti tuduhan Guntur Romli. Saran kami Guntur Romli fokus urus Partai PSI nya sajalah. Jangan nanti baru juga sekali ikut bertanding, tak lolos 4% threshold, sudah "almarhum" itu partai," sindirnya.

Sebelumnya diberitakan, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli menilai, ada upaya dari Partai Demokrat, mengadu domba dan mengganggu konsentrasi Jokowi-Jusuf Kalla (JK) yang sedang fokus bekerja saat ini.

Paket JK-AHY yang dipropagandakan oleh Partai Demokrat hanyalah upaya Demokrat mengadu domba antara pasangan Jokowi Jusuf Kalla, Presiden dengan Wakil Presiden," kata Guntur Romli.

"Kalau mereka berdua terpancing dan terganggu maka roda pemerintahan dan pembangunan akan kena imbasnya. Inilah yang diinginkan oleh Demokrat: kegagalan duet kepemimpinan Jokowi dan JK," lanjut Guntur.