TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat berkomentar atas pernyataan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum terkait ancaman sanksi kepada Tuan Guru Bajang (TGB) Zanul Majdi.

Menurut Anas, TGB adalah salah satu kader unggulan Partai Demokrat.

Untuk itu Anas tidak yakin TGB bakal kena sanksi karena menyatakan mendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019.

Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan betul hingga kini TGB belum dikenakan sanksi oleh Partai.

Karena, kata Ferdinand Hutahaean, Dewan Kehormatan belum melakukan persidangan dan belum memanggil TGB untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait dengan sikapnya yang mendahului keputusan partai.

Sebab tegas dia, partai hingga saat ini belum memutuskan sikap apakah akan mendukung Jokowi atau mendukung Prabowo atau akan poros baru.

"Jadi pemgumuman tersebut menjadi off side, jadi yang off side adalah pengumumannya bukan sikap dukungannya," tegasnya.

Nah apakah manti Dewan Kehormatan setelah bersidang akan memutuskan memberika sanksi?

Tentu itu menurut dia, akan dirapatkan oleh Dewan Kehormatan setelah mendengar klarifikasi dari TGB nantinya.

Tapi kapan Wanhor akan bersidang?

Ferdinand Hutahaean mengaku belum dapat informasi karena saat ini partai sedang sibuk penyusunan calon legislatif.

"Jadi saat ini TGB dalam posisi belum disanksi. Dan tidak disiapkan sanksi khusus," ujarnya.

Tapi, imbuhnya, nanti semua bergantung sidang Dewan Kehormatan apakah tindakan TGB perlu disanksi atau tidak? Melanggar kode atau tidak?

Menurutnya, itu semua kembali pada sidan Dewan Kehormatan.