Mengapa sikap TGB yang sudah mengumumkan sikapnya perlu disidangkan?

Karena dia menjelaskan, TGB adalah pejabat partai dan partai belum bersikap.

"Bisa anda bayangkan kalau ternyata nanti Majelis Tinggi meminta TGB maju Capres atau Cawapres dengan Calon lain sementara TGB sudah umumkan mendukung Jokowi? Kan jadi konflik interest," katanya.

Itulah menurut dia, contohnya mengapa pengumumnan itu jadi off side.

"Kembali kepada sanksi, sekali lagi saya tegaskan, belum tentu dapat sanksi. Tapi pasti akan disidangkan Dewan Kehormatan untuk menguji kadar pelanggarannya," tegasnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menilai, TGB adalah salah satu kader unggulan Partai Demokrat.

Anas tidak yakin TGB bakal kena sanksi karena menyatakan mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Hal itu dikatakan Anas saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/7/2018).

"Setahu saya, TGB salah satu kader unggulan Demorkat. TGB kalau tidak keliru majelis tinggi, posisi penting di partai. Saya ragu akan kena sanksi," ujar Anas.

Anas mengaku, kenal baik dengan TGB. Saat Anas masih menjabat sebagai ketua umum, TGB merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"TGB saya kenal orang baik dan menurut saya layak dipertimbangkan untuk ikut kontestasi nasional," kata Anas.

Sebelumnya, TGB yang menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Padahal, Demokrat belum memutuskan dukungan terkait Pilpres 2019.

Sebelum menyampaikan dukungannya terhadap Jokowi ke publik, TGB mengaku belum sempat berbicara ke internal Demokrat. Ia merasa tidak ada yang salah dengan sikapnya tersebut.

Selama partai belum memutuskan terkait pencapresan, TGB merasa berhak menyampaikan pandangan pribadinya. (*)