TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Shiddiqiyyah bekerjasama dengan Pesantren Majmaal Bahrain Shiddiqiyyah Hubbul Wathon Minal Iman, Universitas Bung Karno, Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, Persada Sukarno Ndalem Pojok Kediri dan Api Bandung, Kamis (12/7/2018) lalu menggelar dialog kebangsaan mengangkat tema '17 Agustus Bukan Kemerdekaan Republik Indonesia, Melainkan 17 Agustus 1945 Adalah Kemerdekaan bangsa Indonesia dan 18 Agustus 1945 Adalah Berdirinya NKRI.'

Sesuai tema yang diangkat, ada yang menarik dibahas dalam dialog kebangsaan yang digelar di Gedung Nusantara V MPR RI ini.

Yakni gugatan tentang tanggal lahirnya NKRI yang disebutkan bukan saat proklamasi dibacakan Ir Soekarno, Presiden RI pertama saat itu, tapi sehari setelahnya, yakni tanggal 18 Agustus 1945.

“Pada tahun 1945 yang dijajah bangsa atau Republik? Kita harus meluruskan sejarah. Kita berdosa kepada dwitunggal proklamator kita Sukarno-Hatta bila mengatakan 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik Indonesia," sebut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Shiddiqiyyah (ORSHID), Drs. Ris Suyadi.

Baca: Kenangan Mbak Tutut Tentang Tukang Cukur Pak Harto yang Mangkal di Jl Agus Salim

"Semoga melalui Dialog Kebangsaan “17 Agustus 1945 Kemerdekaan Bangsa Indonesia bukan
Kemerdekaan Republik Indonesia” ini bangsa kita bangkit untuk meluruskan sejarah bangsa dan
diharapkan mampu mengembalikan pemahaman dan penyebutan masyarakat yang selama ini keliru
dengan menyebut ‘17 Agustus Kemerdekaan Republik Indonesia,’ dan istilah-istilah lain yang salah pada
pemahaman dan penyebutan yang benar, yakni “17 Agustus 1945 Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan 18 Agustus 1945 Berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia“ dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahpisahkan,” ungkap Ris Suryadi.

Acara dialog ini menghadirkan sejumlah pembicara. Antara lain, Wakil Ketua MPR
DR. H. Muhaimin Iskandar MSc, Meutia Hatta (putri Proklamator Bangsa Indonesia Bung Hatta), KH Agus
Sunyoto (Ketua Lesbumi PBNU), DR. Azmi Syahputra SH MH (Ketua Program studi Fakultas Hukum
Universitas Bung Karno), dan Haris Azhar (aktivis HAM) dan dihadiri sejumlah rektor universitas, mahasiswa, santri dan raja-raja se-Musantara.

Baca: Nasdem Yakin Jokowi Menang di Pilpres 2019, Syaratnya Harus Duet dengan Mahfud MD

Wakil Ketua MPR DR H Muhaimin Iskandar MSc mengatakan, “Kita tidak boleh keluar dari tulisan
aslinya. Di naskah teks proklamasi disebutkan kemerdekaan bangsa yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan kemerdekaan negara. Kita harus konsisten dalam mewarisi perumusan pondasi
sejarah bangsa."

"Bila kita kembali kepada pondasi, kita akan kembali kepada cita-cita dari leluhur kita. Saya
akan menyerukan kepada panitia nasional perayaan 17 Agustus 1945 sejak tahun ini dan seterusnya untuk menuliskan 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia bukan kemerdekaan Republik
Indonesia," lanjut Cak Imin.

Disebutkan, pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Republik Indonesia belum terbentuk. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1945.

Presiden RI pertama Ir. Soekarno mengingatkan, jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah (Jas Merah). Maka menjadi wajib bagi kita mengetahui dan mengerti sejarah Bangsa kita sendiri, Indonesia. Khususnya Sejarah tentang Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan sejarah tentang Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan sejarah, sejak masuknya bangsa Portugis ke wilayah Maluku 1511 dan dilanjutkan oleh VOC
Belanda, sejak saat itulah terjadi penjajahan bangsa Indonesia oleh Belanda dan dilanjutkan fase penjajahan oleh Jepang sejak 1942 sampai 17 Agustus 1945 dengan diproklamasikannya
Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

“Republik Indonesia satu detik pun tidak pernah dijajah. Yang dijajah adalah bangsa Indonesia. Dari naskah teks proklamasi sudah jelas bahwa yang merdeka itu bangsa bukan negara. Bila kita mengatakan 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan Republik Indonesia berarti kita mengabaikan proklamator padahal negara belum ada pada saat itu. Kita perlu ada pelurusan sejarah karena bangsa kita sudah mulai digoyang," ujar Agus Sunyoto, Ketua Lesbumi PBNU.

Ketua Departemen Pendidikan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Shiddiqiyyah Prof DR Ir Tries Edy
Wahyono, MM mengatakan, proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan dan
kedaulatan.

"Yang menyatakan merdeka dan berdaulat adalah Bangsa Indonesia karena yang dijajah
selama 350 tahun adalah Bangsa Indonesia, teks proklamasi ditandatangani oleh Sukarno dan Hatta
juga dengan mengatasnamakan Bangsa Indonesia,” ungkapnya.