TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah sudah menentukan pulau terluar Indonesia mana saja yang akan dibangun lapas (Lembaga Pemasyarakatan) khusus untuk napi korupsi, terorisme sampai napi narkoba.

Namun Wiranto enggan menyebutkan di pulau mana saja akan dibangun lapas-lapas tersebut.

“Pemerintah sudah pilih pulau terluar untuk dibangun lapas khusus seperti kasus korupsi, terorisme hingga narkoba, karena lapas-lapas di Indonesia sekarang sudah terlalu penuh,” ungkap Wiranto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).

Ia mengatakan napi-napi setiap kasus harus disatukan dalam lapas yang sama, tidak boleh dicampur-campur.

Akan tetapi Wiranto menegaskan bahwa pembangunan lapas di pulau terluar membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Mantan Panglima TNI itu menyatakan bahwa sembari menunggu pematangan rencana maka pemerintah memperbaiki dahulu lapas-lapas yang sudah ada.

“Misal di Nusakambangan sebenarnya masih cukup untuk dibangun tiga lapas lagi, terutama untuk membantu lapas-lapas yang sudah kelebihan penghuni napi terorisme, korupsi, dan narkoba itu,” katanya.

Lapas untuk napi kasus korupsi akhir-akhir ini menjadi sorotan karena kasus jual beli fasilitas di lapas yang melibatkan Kalapas Sukamiskin yang dibongkar oleh KPK.

Wiranto berharap napi korupsi tak lagi ditempatkan di Lapas Sukamiskin, Bandung.

“Harapannya seperti itu, dibuat khusus supaya pembinaan maksimal, masalah seperti itu muncul karena lapas ada di tengah kota sehingga pengembangan fasilitas dan kapasitas terhambat,” ujarnya.