Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhamadiyah Din Syamsuddin sebut tak boleh ada kelompok tertentu klaim sepihak bahwa Ulama Indonesia mendukung salah satu kubu capres di pilpres 2019.

Din mengatakan, saling klaim dukungan ulama terhadap capres justru akan menimbulkan perpecahan dikalangan umat Islam itu sendiri.

Seperti diketahui saat ini ada peluang dua capres yang disebut-sebut akan tampil di Pilpres 2019. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden RI Joko Widodo sebagai incumbent.

Pihak oposisi maupun incumbent sama-sama saling mencari dukungan dari ulama. Mereka seakan berlomba mendapatkan restu dari para ulama sebagai langkah memperoleh simpati dari masyarakat.

Baca: SBY, Playmaker Pembentukan Koalisi di Luar Jokowi

"Jangan sampai seperti itu (klaim dukungan ulama). Kalau ada pernyataan clear semacam itu saya khawatir akan bersifat subjektif, reduksionis," kata Din di Gedung CDCC, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/7/2018).

Menurut mantan Ketua Umun PP Muhammadiyah itu, pandangan satu atau dua orang ulama tidak mewakili umat Islam seluruhnya.

Ulama, kata Din, ada di setiap partai politik, misalnya di PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Demokrat, apalagi di partai Islam.

"Umat islam di Indonesia itu 220 juta, ini baru didukung oleh sejuta, sepuluh juta itu belum berarti didukung oleh umat Islam secara keseluruhan," jelasnya.

Din tidak sepakat jika ada pihak tertentu yang menggunakan simbol keagamaan untuk mengklaim dukungan terhadap salah satu calon pada ajang pilpres nanti.

"Kalau saya mengusulkan. Kalau klaim-klaiman jangan bersifat monopolistik dan sebaiknya tidak perlu membawa lambang-lambang keagamaan." tutur Din.