Saat Pendaftaran Capres, Ribuan Perangkat Desa Akan Kepung Istana

Dihubungi terpisah, sesepuh PPDI Suhendra Hadi Kuntono mengimbau agar para perangkat desa menahan diri, dan menunda aksi sampai 16 Agustus 2018.

“Bila pada tanggal itu di Nota Keuangan dan Pengantar RAPBN 2019 yang dibacakan Presiden Jokowi tidak tercantum nomenklatur peningkatan kesejahteraan perangkat desa dengan menyetarakan penghasilannya sama dengan PNS golongan IIA, silakan menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara, tapi tidak boleh anarkis," katanya.

Ditanya apakah dirinya salah satu nama yang diinventarisir PPDI untuk disodorkan sebagai cawapres ke Jokowi atau capres lain, Suhendra mengaku tak mau “GR” (gede rasa).

Hanya saja, katanya, bila negara sudah memanggil, apalagi untuk menjadi cawapres, siapa pun anak bangsa ini tak boleh menolak.