TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam peluncuran Said Aqil Siroj Institute (SAS) yang dibanjiri tokoh-tokoh nasional dan pimpinan partai politik di Jakarta, Kamis (2/8/2018), Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj bungkam soal sikapnya di pilpres 2019.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto serta politisi senior Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam tausiah kebangsaan, Kiai Said memberi catatan kritis terhadap pemerintah,terkait pemerataan.

"Warga NU yang selama ini berjualan baso, narik becak hidupnya ya begitu-begitu saja. Belum ada perubahan. Kita tidak anti pada konglomerat. Tapi yang lebih penting bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi. Tapi juga, pemerataan kesejahteraan," papar Kiai Said.

Kiai Said juga menyinggung terkait dana yang diberikan pemerintah kepada NU adalah pinjaman sebesar Rp 1,5 T.

Baca: Bukan AHY, Ini 3 Calon Wakil Presiden Mempuni Prabowo Subianto di Pilpres 2019

Namun karena bunga pinjaman dari pemerintah 9%, dana itu belum bisa dikelola. Karena dirasa masih cukup berat untuk didistribusikan ke masyarakat.

Ketika ditanya terkait sikap Kiai Said soal wapres, justru Kiai Said bungkam.

"PBNU tidak pilih, karena dia organisasi bukan partai politik" tutup Said Aqil Siroj.

Dalam kesempatan yang lain, awak media melakukan konfirmasi terkait sikap Kiai Said kepada Direktur SAS Institute.

Imdadun Rahmat, selalu Direktur Said Aqil Siroj Institute menafsirkan bahwa sikap diam Kiai Said sedang mencari yang terbaik.

"Kiai Said, adalah milik seluruh warga NU. Dan warga NU sendiri tersebar dimana-mana. Jadi mungkin Kiai Said belum menentukan pilihan terkait sikap itu," papar Imdadun.

Imdadun juga melanjutkan bahwa menentukan nasib bangsa dan negara tidak bisa dijawab dalam waktu satu-dua menit.

"Butuh proses perenungan, bahkan Sholat Istikhoroh," katanya.