TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengibaratkan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden seperti pesta pernikahan.

Sehingga, kata dia, sampai Senin (6/8/2018) ini, belum ada satupun pasangan capres-cawapres yang mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Dari kacamata politik, sampai sekarang juga belum selesai setau saya mencari pasangan yang tepat jangan sampai nanti pas akad nikah batal. Ke sini itu sudah pas tinggal resepsi," ujar Tjahjo, ditemui di kantor KPU RI, Senin (6/8/2018).

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu belum adanya capres dan cawapres yang didaftarkan, karena masing-masing partai punya strategi.

Semua partai masih saling intip. Sehingga mereka masih saling tunggu. Jadi wajar, kalau kemudian belum ada deklarasi.

"Karena masing- masing parpol tentunya punya strategi. Sekarang saling mengintip, siapa capres dan cawapresnya," ujar Tjahjo.

Dia menilai, Pemilu 2019 menjadi momentum bagi rakyat bisa merasakan pesta rakyat yang demokratis. Pesta demokrasi rakyat itu harus menjadi pesta rakyat yang menggembirakan. Pemilih dapat menunaikan hak pilihnya dengan bebas, tanpa intimidasi dan tekanan.

Dia berharap, pemilih menilai secara cerdas dan rasional, siapa yang akan dipilihnya, baik itu calon legislator, calon senator mau pun calon presiden.

Salurkan di TPS sesuai apa yang menjadi prinsip hati nurani, memahami track record baik itu calon DPRD, DPR, maupun calon presiden.

"Karena apapun pemilu ini adalah dalam rangka untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Memilih yang amanah, memilih presiden dan wakil presiden yang amanah. Sama dengan memilih DPR dan DPRD yang amanah," kata dia.

Selama penyelenggaraan Pemilu, Kementerian Dalam Negeri verkomitmen mendukung penuh kerja penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu. Kementerian punya tugas memfasilitasi kelancaran tugas penyelenggarila, misalnya dari sisi anggaran.

Tidak hanya itu pemerintah juga punya tanggung jawab memastikan stabilitas keamanan terjamin selama tahapan pemilu berlangsung. Polri dan TNI, sudah siap mengamankan pesta demokrasi pada 2019 nanti.

"Bagi kami pemerintah, dalam hal ini Kemendagri akan memback up penuh KPU, karena KPU sebagai penyelenggara pileg dan pilpres. Pemerintah memback up baik secara anggaran, keamanan, apa yang diperlukan oleh KPU, Bawaslu termasuk memfasilitasi agar proses rekrutmen calon DPR, DPRD maupun proses tahapan pendaftaran sampai kampanye, sampai pelantikan capres yang baru nanti sesuai dengan jadwal," ujarnya.

Dia optimistis pelantikan capres terpilih pada 20 Oktober 2019 bisa sesuai jadwal. Ia juga yakin KPU, Bawaslu dan DKPP telah siap melaksanakan dan mengawal tahapan pemilu.