TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Selama 15 bulan hingga Desember 2018 mendatang, Rajawali Foundation dan Transformasi melaksanakan proyek SINERGI, dengan fokus di Provinsi Jateng, khususnya di empat daerah dampingan.

Program SINERGI, mengarusutamakan kaum muda (usia 18-34 tahun) yang kurang mampu secara ekonomi dan rentan—dengan mempertimbangkan perempuan, kesetaraan gender, dan penyandang disabilitas—ke dalam pasar tenaga kerja di Indonesia.

Empat wilayah itu adalah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Demak dengan sasaran awal 400 kaum muda kurang mampu dan rentan (termasuk kaum difabel).

“Wilayah ini yang dipilih namun proyek tersebut tidak menutup kesempatan untuk daerah lain di Indonesia,” kata Direktur Rajawali Foundation sekaligus Project Director SINERGI, Agung Binantoro di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Target akhir USAID-Mitra Kunci untuk program ini, kata Agung adalah menyasar 200.000 kaum muda kurang mampu dan rentan di enam provinsi di Indonesia.

Baca: Sinergi Lima BUMN Dukung Pengembangan Bisnis PT Industri Sandang Nusantara

“Salah satu wujud dari program tersebut di antaranya membekali kaum muda kurang mampu secara ekonomi dan rentan yang disesuaikan dengan minat, bakat, serta kebutuhan pasar kerja,” ungkapnya.

Rajawali Foundation dan Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) melalui proyek kerja sama USAID-Mitra Kunci Strengthening Coordination for Inclusive Workforce Development in Indonesia (SINERGI) telah menggelar Dialog Nasional tentang Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesia belum lama ini.

Agung Binantoro menyatakan, dialog ini adalah bagian ketiga dari rangkaian dialog nasional tentang Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesia yang merupakan salah satu dari kegiatan utama Proyek SINERGI.

Dialog nasional yang didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), tersebut akan membahas tema “Kelompok Aksi (POKSI) SINERGI dan Kunci Koordinasi Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesia”.

“Dialog ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penyadaran pada pemerintah daerah, dunia usaha, dan kaum muda tentang ketenagakerjaan inklusif, serta upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.

Baca: Siti Aisyah Terkejut dan Menangis Dengarkan Putusan Hakim Dalam Pembunuhan Kim Jong Nam

Dialog akan dibuka oleh Ibu Mimy Santika mewakili Education Office USAID/Indonesia, yang akan dilanjutkan dengan SINERGI Project Updates oleh Project Director SINERGI, Agung Binantoro.

Agung mengatakan, melalui kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mengenalkan Proyek SINERGI kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kota/kabupaten dampingan, dunia usaha, kaum muda, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Bambang Satrio Lelono, mengatakan, dari dialog nasional ini juga diharapkan dapat turut membantu mengembangkan jejaring kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna menyusun rencana aksi inovatif bersama (co-design innovative solution) bagi upaya meningkatkan akses informasi dan pelatihan kerja yang berkualitas.

“Hal ini penting guna memberikan kesempatan pada kaum muda kurang mampu secara ekonomi secara ekonomi dan rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, guna memasuki dunia kerja,” ujar imbuh Bambang.

Sementara itu, Pungky Sumadi mengungkapkan, poin strategis lain dari kegiatan Dialog Nasional III ini adalah penguatan koordinasi di tingkat provinsi yang diwujudkan dengan terbentuknya struktur koordinasi di dalam Kelompok Aksi (POKSI) untuk Koordinasi Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesia. POKSI ini terdiri atas tiga pilar utama koordinasi, yaitu: Pemuda, Pemerintah dan Perusahaan (3P).

Agung menambahkan, pembentukan POKSI untuk Koordinasi Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesia ini selaras dengan pendekatan yang digunakan dalam SINERGI, yakni: pendekatan terpadu dan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan, yang selanjutnya akan mempromosikan pembelajaran dan solusi.

Solusi dan rekomendasi tersebut diharapkan dapat direkomendasikan untuk diimplementasikan secara berkelanjutan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga menciptakan kesempatan yang lebih baik untuk proses replikasi ke depan dan meningkatkan model ini ke skala nasional.