TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin telah mengajukan diri untuk nonaktif dari jabatannya di MUI.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin, MUI menerima pernyataan tersebut melalui WhatsApp.

"Kami belum menerima secara tertulis kecuali lewat pesan WA dari sekjen MUI, sudah ada semacam kesimpulan rapat dewan pimpinan MUI eksekutif kemarin, Ma'ruf Amin menyatakan nonaktif dan menyerahkan pengelolaan organisasi sehari hari pada dua wakil ketum," kata Din, di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Pesan tersebut disampaikan Ma'ruf kemarin Selasa 28 Agustus 2018, kepada Sekjen MUI. Din menuturkan MUI belum menerima permintaan nonaktif Ma'ruf secara tertulis.

"Secara tertulis belum pada kami," imbuhnya.

Din menyebut permintaan secara tertulis bukan bersifat wajib dan kenonaktifan Ma'ruf Amin akan berlangsung sampai sekitar 6 hingga 7 bulan ke depan.

"(Permintaan nonaktif tertulis) tidak harus, kita terima itu sebagai informasi tapi itu sikap dewan pimpinan mewanti-wanti MUI harus netral diatas semua kelompok dan umat Islam nggak perlu ragu-ragu ke MUI," kata Din.

Ma'ruf Amin harus mundur dari jabatan Ketua MUI jika Ia terpilih sebagai wakil presiden RI. Peraturan MUI itu berdasarkan pedoman rumah tangga MUI Pasal 1 ayat 6 butir F yang berbunyi : "Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris jenderal/umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik di eksekutif dan legislatif serta pengurus harian partai politik".