TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan melantik delapan gubernur terpilih lebih cepat, yakni pada Rabu (5/9/2018).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan memang lebih cepat dari yang dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum. Alasannya, karena tidak ada gugatan terhadap delapan gubernur tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

"Delapan daerah ini sudah tidak ada gugatan ke MK, walaupun antara KPU dibatasi tahapannya hinggal 16 September. Tetapi setelah dicek tidak ada gugatan maka bisa dipercepat," ujar Tjahjo dii Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (4/9/2018).

Tjahjo berujar, terkait gubernur terpilih yang terjerat kasus korupsi, ia berkeinginan hanya wakilnya yang dilantik. Namun, hal itu, masih menjadi perdebatan. Karena, jika ia tidak melantik kepala daerah terpilih bisa berimplikasi pada gugatan ke PTUN.

"Jadi belum diambil putusan. Masih ada satu cagub yang ditahan, tapi belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun ia masih dilantik tahun depan," kata Tjahjo.

Kepala daerah delapan provinsi yang akan dilantik adalah Gubernur terpilih Sulawesi Selatan yaitu Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman; Sumatera Utara, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah; Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Lukman Abunawas; kemudian Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan Taj Yasin Maimoen.

Gubernur terpilih Bali, I Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; Kalimantan Barat, Sutarmidji dan Ria Norsan; Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi; dan terakhir Gubernur terpilih Papua; Lukas Enembe dan Klemen Tinal.