TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Disela-sela kunjungan kerjanya di Surabaya, Presiden Joko Widodo menanggapi kasus korupsi berjamaah DPRD Kota Malang.

Menurut Jokowi, membangun kepercayaan publik membutuhkan waktu yang lama, sehingga perlu dijaga dengan baik.

Baca: Lima Tersangka DPRD Malang dapat Ruangan Khusus di Polres Jakarta Selatan

"Membangun trust itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena itu siapapun yang mendapatkan kepercayaan baik legislatif maupun eksekutif harus dijaga dengan baik," kata Jokowi usai menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah di Jatim Expo Surabaya, Kamis (6/9/2018).

Kepercayaan yang dimaksud, lanjut Jokowi, harus dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan daerah dan kepentingan bangsa dalam cakupan yang lebih luas.

Anggota DPRD Kota Malang saat ini hanya tertinggal lima orang, menyusul status tersangka yang diberikan KPK kepada 41 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus korupsi berjamaah.

Untuk sementara lembaga legislatif itu lumpuh. Seluruh agenda Pemerintah Kota Malang yang berkaitan dengan fungsi legislasi terbengkalai.

Salah satu agenda yang paling mendesak adalah pembahasan APBD Perubahan Kota Malang 2018 untuk melanjutkan proses pembangunan di sisa masa anggaran tahun 2018.

Baca: 5 Perbedaan Kunjungan Jokowi dan Prabowo ke Jatim, Respon Para Warga hingga Penilaian Pengamat

Selain itu, ada juga pembahasan APBD induk untuk tahun anggaran 2019 serta pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) masa akhir jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2013 - 2018.

Pelantikan Wali Kota Malang terpilih yang dijadwalkan pada 22 September juga terancam gagal akibat tidak berfungsinya lembaga legislatif tersebut. Belum lagi pembahasan sejumlah peraturan daerah.

Penulis : Kontributor Surabaya, Achmad Faizal

Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Komantar Jokowi soal Kasus Korupsi Berjamaah di DPRD Kota Malang