Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar Dzulkarnain Syaichu mengatakan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus memberikan Program Listrik Desa yang merata kepada seluruh daerah dan desa di Indonesia, agar tidak terjadi lagi kekurangan listrik yang merugikan masyarakat.

Ia pun mempertanyakan daerah yang belum maupun sudah teraliri listrik.

“Program Listrik Desa ini harus betul-betul dilaksanakan agar setiap provinsi dan desa di Indonesia yang masih kekurangan listrik bisa secepatnya mendapat kebutuhan listrik yang mencukupi,” kata Iskandar

saat saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kementerian BUM, Dirut PT. PLN, dan Dirut Hutama Karya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Politisi PPP itu meyampaikan, PLN harus mempunyai strategi yang bagus dalam memberikan Program Listrik Desa agar program tersebut berjalan sesuai harapan.

“Bagaimana startegi PLN dalam Program Listrik Desa ini? Kita harus tahu. Jangan sampai strateginya salah dan pembagian listriknya tidak merata,” tandas politisi dapil Jawa Timur tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Dwie Aroem Hadiatie (F-PG) mempertanyakan dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap proyek pembangkit listrik 35.000 mw PLN, karena terdapat 15.200 mw yang tertunda.

“Dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap proyek pembangkit listrik 35.000 mw seperti yang dilansir media terdapat 15.200 mw yang tertunda, apakah ini terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN),” tanya politisi dapil Lampung itu.

Seperti yang diketahui PT. PLN (Persero) terus mengembangkan listrik pedesaan dengan melistriki desa baru maupun desa lama yang sebagian dari dusunnya belum berlistrik.

Ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik (RD) 100 persen pada tahun 2018 ini.

BUMN listrik ini menganggarkan biaya investasi Rp15,9 triliun untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan bagi 739.329 pelanggan di wilayah desa tahun ini.

Anggaran tersebut naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar Rp6,2 triliun untuk 498.660 pelanggan di desa. (*)