Tagar #2019GantiPresiden Diduga Ada Misi Politik Pergantian Sistem
Direktur Lembaga Daulat Bangsa Soffa Ihsan menduga Gerakan tagar #2019GantiPresiden yang diusung oleh Mardani Ali Sera,
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Direktur Lembaga Daulat Bangsa Soffa Ihsan menduga Gerakan tagar #2019GantiPresiden yang diusung oleh Mardani Ali Sera, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat erat dengan misi politik untuk mengganti sistem.
Dugaan ini diperkuat dengan berbagai pernyataan yang sudah terekam di sosial media. Dan kalau dirunutkan, PKS adalah satu-satunya partai di Indonesia yang memiliki ideolog transnasional yang merujuk pada ideologi ikhwanul muslimin (Muslim Brotherhood).
"Ideologi ini pernah berkuasa dan hampir berhasil menggantikan sistem pemerintahan di Mesir pada 2013," ungkap Soffa dalam pernyataannya, Jumat (7/9/2018).
Lembaga yang ia pimpin, adalah LSM yang bergerak di bidang kemandirian bangsa yang saat ini sudah menerbitkan puluhan buku tentang toleransi dan anti terorisme.
Pergantian sistem itu, ia mengingatkan, telah mengakibatkan perang saudara dan meninggalnya masyarakat sipil kurang lebih seribuan orang. Gerakan seperti ini, imbaunya harus diwaspadai dan dicegah agar tidak terjadi di Indonesia. "Sampai hari ini, pemerintah Mesir masih dalam kategori krisis keamanan," katanya.
Dalam konteks gerakan politik yang berkembang di Indonesia sekarang ini, lanjutnya lagi maka terlihat sekali bahwa Ikhwanul Muslimin memiliki ikatan ideologi dengan kelompok Hizbut Tahrir yang sama-sama mengusung ide khilafah Islam.
Namun, bedanya lanjut Soffa Ikhwanul Muslimin memperjuangkannya dengan masuk ke parlemen, sementara Hizbut Tahrir memperjuangkannya di luar sistem. Ketika Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) dibubarkan oleh pemerintah Indonesia, mereka sepertinya berjalan bersama dengan PKS, yang kemudian berlindung di bawah system demokrasi dengan tagar #2019GantiPresiden," Soffa kembali menduga.
"HTI adalah kelompok anti Pancasila, demokrasi, dan NKRI tetapi dalam perjuangannya memanfaatkan prinsip-prinsip demokrasi seperti ketika pembubarannya oleh pemerintah, dia meminta hak-hak kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Negara demokrasi," ujarnya lagi.
Menurutnya, jika kemudian ada kampanye dalam tagar #2019GantiPresiden antara kader PKS dan HTI secara bersamaan, maka tidak heran karena keduanya memiliki ideologi yang sama. Ditegaskan, salah satu pemeran utama tagar politik itu, yakni Neno Warisman juga punya kedekatan PKS, kalau tak mau disebut sebagai kader PKS.
Dalam konteks ini, Neno yang perempuan kemudian memimpin gerakan itu yang padahal dalam banyak hal, mereka sering mempersoalkan peran perempuan dalam ranah publik ketika itu dilakukan oleh PKS.
"Perempuan diharamkan dalam memimpin gerakan. Sementara Ahmad Dani yang terlibat dalam kampanye itu, dia adalah mantan calon wakil Bupati Bekasi yang tidak jadi. Waktu pencalonannya, dia diusung oleh PKS," katanya.
Jadi, lanjut Soffa lagi, gerakan tagar #2019GantiPresiden ini bukan gerakan perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Menurutnya, ini adalah gerakan politik ekstrem yang dimainkan oleh PKS yang dalam satu periode ini tidak memegang kekuasaan.
Dan yang kemudian akan lebih berbahaya, ketika gerakan ini ditunggangi oleh kelompok HTI sebagaimana beberapa kamanyenya di media, mereka melakukan bersama kader HTI.
"Jika tidak percaya, lihat hampir semua kader HTI menggunakan tagar ini dalam status media sosialnya, padahal mereka anti demokrasi,mengharamkan ikut dalam pemilihan umum. Mereka memanfaatkan tagar ini, membuat Indonesia antar rakyatnya yang terbelah ke dalam dua dukungan mengalami benturan," Soffa memastikan kembali.
Hingga berita ini diturunkan tribun belum mendapat konfirmasi dari pihak-pihak yang disebutkan.