TRIBUNNEWS.COM -- Salah satu organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), mempertanyakan sikap anggota Komisi 7 DPR dari Fraksi Partai Golkar yang membabi buta menyerang pemerintah dalam rapat-rapat komisi.

Ketua Umum JAMAN Iwan D Laksono menjelaskan, pihaknya terus mencermati situasi dan dinamika yang terjadi di DPR, khususnya Komisi 7, karena terkait dengan sektor yang amat strategis yaitu energi dan sumber daya mineral. Menurut Iwan, Jaman selalu mencermati dinamika yang terjadi baik di Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP). “Khususnya yang dilakukan fraksi-fraksi anggota koalisi pendukung Jokowi-JK,” kata Iwan dalam siaran persnya, Sabtu (8/9).

Dari pencermatan itulah Iwan melihat ada sesuatu yang janggal dalam RDP dan Raker Komisi 7 dengan Kementerian ESDM beberapa waktu terakhir.

Iwan menyebut salah satu contoh kejanggalan itu ketika RDP antara Komisi 7 dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, pekan lalu. Dengan argumen yang tidak kuat, anggota Fraksi Golkar Maman Abdurrahman mendesak Bambang Gatot agar segera mencabut izin operasi PT Freeport Indonesia.

“Sebagai anggota fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi-JK, mestinya Maman tahu bahwa kebijakan pemerintah terkait Freeport adalah divestasi, bukan pencabutan izin. Proses divestasi sudah memasuki tahap akhir, kok tiba-tiba Golkar lewat anggotanya di Komisi 7 mendesak pencabutan izin. Ada apa ini?” Tanya Iwan.

Menurut Iwan, harusnya anggota Fraksi Golkar di Komisi 7 mengawal proses divestasi, bukan memaksakan agenda lain yang tidak sejalan dengan kebijakan Jokowi-JK.

Kejanggalan lebih lanjut terjadi saat Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kamis (6/9). Bersama beberapa anggota fraksi lain, dua anggota Fraksi Golkar Maman Abdurrahman dan Gandung Pardiman menyerang keras paparan Ignasius Jonan dan Wamen Arcandra Tahar tentang neraca migas.

Bahkan Gandung Pardiman menuntut Jonan dan Arcandra mencabut paparannya, dan meminta maaf. Ketika Jonan dengan tegas mengatakan tidak akan mencabut paparan dan tidak akan meminta maaf, Gandung meminta kepada pimpinan rapat agar Raker dinyatakan deadlock.

Untungnya pimpinan rapat yaitu Ketua Komisi 7 Gus Irawan Pasaribu tidak terpengaruh desakan itu, sehingga rapat bisa ditutup sebagaimana mestinya, meskipun Gandung Pardiman tetap meminta agar rapat dinyatakan deadlock.

“Aneh dan janggal sekali perilaku dua anggota Fraksi Golkar itu. Kalau yang melakukan itu dari fraksi di luar koalisi wajar saja. Tapi mereka kan anggota partai koalisi. Apa karena dua-duanya butuh panggung karena baru masuk Komisi 7, atau karena ada agenda lain yang dititipkan lewat dua orang itu?” Ungkap Iwan heran.

Iwan curiga ada hidden agenda yang dimainkan dua anggota Fraksi Golkar di Komisi 7 itu. Apalagi Wakil Ketua Komisi 7 dari Fraksi Golkar, Ridwan Hisyam, yang hadir dalam raker itu, tidak mencoba mengendalikan anggotanya.

“Saya mendesak pimpian Partai Golkar mengevaluasi dua anggotanya di Komisi 7 DPR, supaya di tahun politik ini tidak ada kesan Golkar setengah hati berkoalisi, atau kesan lain misalnya main dua kaki,” pungkas Iwan. ()