Laporan wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ICW menyarankan pemerintah menerapkan sistem pemerintahan dan anggaran berbasis elektronik (e-government dan e-budgeting).

Hal tersebut menyikapi kasus suap yang menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang.

"Sehingga tidak ada proyek titipan, tidak ada anggaran titipan," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz di DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin(10/9/2018).

Baca: Jaring Nasabah Asuransi Syariah di Sumsel Lewat Expo IKNB Syariah di Kota Palembang

Menurut dia, isu korupsi yang menyeret anggota DPRD di Kota Malang, Jambi, dan Sumatera Utara harus ditarik menjadi isu nasional.

"Mendagri harus menarik isu ini ke ranah nasional, tidak hanya di daerah-daerah tertentu seperti Malang, Jambi, dan Sumatera Utara," tambahnya.

Baca: Kunjungi Korea Selatan, Jokowi Foto Bareng Super Junior dan Dapat Hadiah Album Bertandatangan Member

Pembenahan komprehensif menggunakan e-budgeting, menurut Donal harus juga disertai dengan sistem e-catalog dalam penganggaran.

"Kalau menggunakan e-catalog, orang sudah tahu beli mobil spesifikasinya apa dan harganya berapa. Kalau tidak ada, potensi dimainkan dan ujung-ujungnya akan korupsi," tambahnya.

Dengan ketiga desain mekanisme tersebut, Donal meyakini, peluang kongkalikong dan praktik korupsi oknum di parlemen bisa dicegah.

"Komponen pemerintah juga harus konsisten menerapkannya," kata Donal.