TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dalam mengatasi problem industri yang merasa belum mendapat suplai tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, pemerintah tengah mengkaji apakah dunia usaha yang membantu vokasi tenaga kerja diberikan bantuan insentif fiskal pengurangan pajak.

“Kebutuhan industri berubah cepat, harus ada tanggung jawab industri, Lalu kami berpikir, bagi dunia usaha kalau mereka memberi skill produksi, perlu tidak sih kami beri insentif fiskal, ini yang kami fikirkan,' kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Prof. Suahasil Nazara saat  Roundtable Discussion bertajuk “Human Capital - Menjawab Tantangan Dunia Pendidikan Dalam Menghasilkan SDM yang Unggul di Kementerian Keuangan pada Rabu (12/9) pagi.  

Suahasil dalam pertemuan yang dalam rangka Pre-Event Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 ini mencontohkan Panasonic punya inhouse training, ini kan buat internal mereka, nah mau enggak mereka buka buat non-internal nanti pihaknya memberikan pengurangan pajak.

World Bank sendiri, akan merilis ranking Human Capital Index (HCI) 2018 pada saat gelaran Annual Meeting IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober mendatang.

Indeks baru tersebut akan menjadi logika baru dalam mengukur kualitas sumber daya manusia secara global, setelah sebelumnya juga dikenal Human Development Index (HDI) dari United Nations Development Programme (UNDP).

Baca: Sebelum IMF-World Bank Group, Ikut Workshop MICE di Bali yuk

Suahasil  mengatakan gelaran acara besar IMF-WB di Bali tersebut akan menjadi kesempatan bank Bank Dunia untuk merilis indeks acuan tersebut.

 “UNDP keluarkan HDI yang dipakai terus sampai sekarang. Nah Bank Dunia, sejak 2-3 tahun terakhir, memang memikirkan logika berbeda, Human Capital Index, jadi human enggak sekadar fisik, tapi dia menjadi the next capital. Nanti akan keluar ranking Indonesia yang baru untuk HCI di Bali,” kata Suahasil saat memaparkan materi pengantar diskusi.

Suahasil mengatakan isu human capital menjadi sangat penting dan akan menjadi salah satu tema yang akan dibahas dalam side event di Annual Meeting IMF-World Bank 2018, selama 8-14 Oktober mendatang, selain isu perempuan dan digital economy.

Sebagai catatan, akan digelar sekitar 2.000-3.000 pertemuan dalam bentuk seminar, workshop, hingga pertemuan kelompok-kelompok kecil.

 Pada acara ini, Rektor Universitas Atma Jaya Jakarta, A. Prasetyantoko mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan bersama ke depan.

Jika merujuk laporan Bank Dunia, ada miss match antara higher education di perguruan tinggi dan kebutuhan pasar.

“Ini fenomena ada, tapi sampai sekarang belum ada solusi formulasi. Kita tahun lulusan pendidikan dari suplai itu cukup tinggi, cuma yang kualifikasi yang dibutuhkan pasar enggak banyak. Problem ini harus diselesaikan. Jadi apa yang diajarkan enggak nyabung karena [kampus] engga pernah punya koneksi dengan dunia riill [pasar]. Sedari awal universitas yang belum punya background industri bisa didorong supaya ada vokasi sejak awal, seperti halnya kampus dengan background vokasi misal Podomoro, dan UMN," katanya.

Baca: Pesona Suara Rindik, Alat Musik Bambu Tradisional Bali

Kemudian, disparitas antara lulusan perguruan tinggi.

Perbedaan yang terjadi bisa dikatakan antara langit dan bumi. Ambil contoh kampus-kampus yang masuk klaster 100 perguruan tinggi yang terbaik, bandingkan dengan kampus lain, secara kualitas lulusan berbeda jauh karena perguruan tinggi yang baik didukung dana riset dan lainnya.

irektur SDM Pertamina, Kushartanto Koeswiranto menyoroti tantangan selama ini adalah kesulitan SDM.

“Bisa dikatakan kami desperate [putus asa] dari sisi user. Di Pertamina kami butuh 66.000, misalnya, yang dapat cuma 22.000, ini belum kami me-manage talent millenial yang tidak sesederhana," katanya.

Dia menegaskan perlu ada fleksibilitas yang perlu didukung oleh dunia usaha agar bisa mengejar kecepatan kebutuhan dunia usaha.

Dia mempertanyakan apakah perubahan dalam implementasi Industri 4.0 sudah bisa direspons dengan cepat oleh perguruan tinggi mengingat jika pola pendidikan lambat merespons akan dibayar mahal dengan indeks HCI yang rendah.

Dia juga menekankan pentingnya agar perguruan tinggi fokus juga pada program magang mengingat selama ini beberapa perguruan tinggi justru tidak siap dan terlalu terkungkung aturan dalam penerapan magang.

Munif Chatib, konsultan pendidikan dan penulis buku “Sekolahnya Manusia” mengatakan ada dua penekanan yakni hasil pendidikan dan proses pendidikan.

Secara hasil pendidikan, memang ada link and match yang jadi persoalan. Dia mencontohkan dari seleksi program Indonesia Mengajar pada 2010.

“Dari 3.000 pendaftar Indonesia Mengajar, 80 persen adalah dari FKIP atau Fakultas Keguruan, dan dari jumlah itu hanya 51 yang disaring terakhir. Dan tidak ada satupun yang dari FKIP. Kami berpikir oh mungkin ini kebetulan, lalu di angkatan kedua masuk pendaftar 6.000, diseleksi 73, alhamdulillah ada 3 dari FKIP. Berarti memang hasil pendidikan kita tidak signifikan.

Kedua, proses pendidikan, perlunya diubah sistem pendidikan terutama kurikulum agar dari sentralistik menjadi desentralistik karena perbedaan local wisdom yang tidak bisa disamakan antara satu dengan wilayah lainnya.

Paristiyanti Nurwardani, Direktur Pembelajaran Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti, mengatakan selama ini memang ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan sesuai dengan Survei Bank Dunia 2008.

Baca: Batik dan Tenun Jadi Official Dress Code Saat Pertemuan Bank Dunia di Bali

Selain itu, fakta yang mengemuka adalah kritik terhadap lulusan di mana masih terkendala di English proficiency, leadership, dan IT skills, serta pekerjaan yang kurang relevan dengan latar belakang pendidikan.

Selain itu persoalan lain yakni lulusan yang kurang kompetitif, rendahnya kemampuan komunikasi lisan dan tertulis, rendahnya berfikir kritis, percaya diri dan lunturnya nilai-nilai kebaikan.

Sebab itu, Kemenristekdikti akan melakukan pertama, peningkatan akses relevansi, salah satunya dengan revitalusasi regulasi.

“Regulasi akan disederhanakan, dengan menggabungkan 60 regulasi terkait pendidikan dengan 2-3 regulasi saja, mudah-mudahan bisa disederhanakan.”

Turro S Wongkaren, Kepala Lembaga Demografi UI, mengatakan ada dualisme pasar ketika pemerintah lebih fokus pada pekerja industri besar dan sedang di mana menyerap tenaga kerja 5-6 juta orang dari total pekerja 125 juta orang pada 2017, sementara yang terbesar menyerap tenaga kerja adalah pertanian dan UKM.

 Dia juga mengungkapkan beberapa solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan pendidikan di antaranya pertama, membangun karakter dan pendidikan soft skill sejak dini lewat keluarga dan PAUD (pendidikan anak usia dini).

Kedua, membuat kurikulum berbasis kursus dan vokasional, ketiga, long life education, dan keempat, internet masuk desa.