TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Aziz, meyakini data pemilih ganda tidak sampai 25 juta seperti temuan yang disampaikan koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut dia, terdapat sejumlah kejanggalan di daerah yang ditemukan pihaknya.

Sehingga, dia menilai data pemilih ganda masih berada di bawah 6,3 juta.

"Kami meyakini di bawah 6,3 juta. Mengapa yang kemarin 25 juta? Silahkan ditanya ke partai. Kami menemukan di daerah terdapat hal-hal janggal," ujar Viryan, Rabu (12/9/2018).

Baca: Bawaslu Prediksi Data Pemilih Ganda Capai 2 Juta di Pemilu 2019

Dia mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan itu. Pertama, di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ditemukan data ganda lebih dari 1 juta.

Padahal, Data Pemilih Sementara (DPS) dan Data Pemilih Tetap (DPT) di bawah 1 juta.

Kedua, di Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat data ganda 221 ribu. Namun, kata dia, di DPS hanya 212 ribu, sedangman di DPT 216 ribu.

Dari kedua kabupaten/kota itu, dia menemukan sejumlah kejanggalan data.

"Kami meyakini angka di bawah 6,3 juta. Dari PKS sudah mengonfirmasi tutup buku 25 juta, sekarang angka terakhir disampaikan sudah 6,3 juta. Berapa angkanya? Nanti kita sampaikan setelah pencermatan yang lebih baik," kata dia.

Sejak awal, dia meyakini, kevalidan data yang dimiliki pihaknya.

Namun, dia mengakui ada satu, dua atau sejumlah data yang dimungkinkan ganda karena dua sebab. Sebab pertama, faktor operator kelelahan, karena tahapan ini berlangsung sangat ketat.

Sebab kedua, dimungkinkan memang ada salah satu basis dari pemutakhiran data pemilih, pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan berbasis KTP-el atau surat keterangan.

"Dari fakta-fakta lapangan yang kami temui ada temuan-temuan tersebut. Sebagai contoh ada orang mempunyai KTP-el lebih satu, masih ada nik ganda. Bahkan di D4 yang diberikan ke KPU. Kami sudah cek analasis kegandaan, terdapat 1.4 juta nik ganda," tambahnya.