TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Minat investor terhadap infrastruktur di Indonesia masih menghadapi tantangan terutama persoalan pengurangan risiko proyek, terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan pusat, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang infrastruktur.

Proyek-proyek besar masih harus meyakinkan para investor potensial, serta dilakukannya perbaikan kapasitas kelembagaan, peraturan dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek dan pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.

Hal ini menjadi topik bahasan ratusan praktisi dan pebisnis serta investor dalam dan luar negeri, dalam dialog dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada acara Deloitte Infrastructure CEO Forum 2018 di Grand Hyatt Jakarta.

Para pemangku kepentingan dalam forum ini sekaligus membahas berbagi isu strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah dan para pemimpin regional, yang akan berkumpul di Bali Oktober mendatang dalam rangka International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group Annual Meeting.

Isu pembiayaan, kesiapan SDM serta manajemen kerjasama Pemerintah dan badan usaha menjadi penentu terpenuhinya kebutuhan percepatan dan perluasan infrastruktur prioritas, termasuk infrastruktur perkotaan seperti sistem angkutan cepat massal (mass rapid transit system), air, konektivitas pelabuhan, jalan, energi, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit.

Baca: Jokowi Genjot Infrastruktur, Misbakhun Dorong Penguatan Anggaran LKPP

Claudia Lauw Lie Hoeng, Country Leader Deloitte Indonesia mengatakan, sebagai firma layanan jasa profesi keuangan terbesar di dunia, Deloitte mempertemukan para pemimpin bisnis, investor, pakar industri, kontraktor dan sponsor proyek untuk membahas solusi inovatif serta mencakup berbagai pembahasan mendalam mengenai tren makroekonomi di Indonesia maupun kawasan regional.

"Pada tahun 2016 – 2030, kawasan Asia akan membutuhkan lebih dari 22.6 triliun USD dan kawasan ASEAN akan membutuhkan sekitar 2.8 triliun USD. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur baru serta revitalisasi infrastruktur yang sudah ada," kata Claudia di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Di saat yang sama, kata dia sebagai kawasan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memerlukan investasi sekitar 511 miliar USD pada 2015 – 2019 untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur dalam negeri.

"KPBU sebagai salah satu bentuk pembiayaan proyek, semakin menjadi tren di kalangan pemerintah baik daerah maupun pusat," katanya.

Bernardus R. Djonoputro, Country Head Deloitte Infrastructure & Capital Projects mengatakan, Deloitte Infrastructure and Capital Projects dengan pengalamannya sebagai penasihat keuangan dalam berbagai proyek penting Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti transportasi perkotaan, pelabuhan dan Zona Ekonomi Khusus, berinisiatif untuk melaksanakan forum tahunan ini.”

“Jelang perhelatan IMF dan World Bank Group Meeting di Bali bulan depan, forum ini menjadi bagian komitmen kuat kami untuk mengadvokasi KPBU, dan membahas bersama strategi dalam pelaksanaan KPBU," katanya.

Indonesia perlu fokus pada persiapan proyek, memahami tren yang berkaitan dengan pembiayaan proyek infrastruktur, peluang, kendala, peraturan yang memiliki kaitan langsung dengan investasi infrastruktur.

Acara dialog infrastruktur ini adalah forum terkemuka di Indonesia, dan diharapkan menjadi platform yang berkelanjutan, dimana pemerintah dan sektor swasta dapat bersama-sama mendiskusikan berbagai solusi berkelanjutan yang adalah salah satu pembahasan strategis dalam pertemuan IMF – World Bank Group sebentar lagi.