TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya berkomitmen mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dana pemilu.

Hal ini merujuk pada pelaporan dana awal kampanye masing-masing parpol terkait Pileg kepada KPU.

Ia mengatakan partainya sangat transparan, terbukti dari pelaporan dana awal senilai Rp 105 miliar, dimana menjadi yang tertinggi diantara parpol lainnya.

Hasto menyebut dana tersebut merupakan dana akumulatif para caleg yang dikelola dengan cara gotong royong.

“Kami bertindak rasional dan transparan. Banyak yang belum berada dalam spirit itu, hanya melaporkan jutaan rupiah saja. Ini pengkerdilan rasionalitas publik dan tembok tebal bagi terwujudnya transparansi keuangan partai," ujar Hasto, dalam keterangan tertulis, Senin (24/9/2018).

Ia pun menjelaskan partai berlambang banteng moncong putih itu mengawali rekening bernama Rekening Gotong Royong.

Rekening tersebut adalah rekening iuran anggota Partai, yang diaudit oleh akuntan publik. Hasto mengungkap jika PDI Perjuangan menerima sertifikasi ISO 9001:2015 dan satu-satunya Partai penerima ISO di negara Asean.

"Kami melarang calon pilkada berstatus tersangka dan caleg legislatif bebas dari caleg koruptor. Semua demi tanggung jawab untuk manajemen Partai yang semakin transparan," katanya.

Demikian halnya dalam pengelolaan dana pemenangan pilkada, semua pihak bergotong royong untuk pemenangan. “Bahkan dana yang berasal dr paslon pun, termasuk dana saksi dikelola dengan baik, dan hal tersebut diterapkan dalam pilkada," kata pria kelahiran Yogyakarta itu.

Lebih lanjut, Hasto menilai jika Laporan Dana Awal Kampanye harus dilihat sebagai komitmen partai untuk menyampaikan hal-hal yang rasional dan transparan bagi tradisi politik yang membangun peradaban.