Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada momen 30 September 2018 menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan nonton bareng film G30S/PKI.

"Kami serukan masing-masing ormas Islam dan keluarga besar bangsa lain, wabil khusus TNI saya kira sangat relevan untuk harus menonton film itu," ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, dikantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Baca: Nonton Film Pengkhianatan G30S PKI, Panglima TNI: Itu Hak Seluruh Warga Negara

Menurut Din Syamsuddin, seruan tersebut sangat relevan lantaran Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki nilai sejarah yang tinggi.

"Kan keluarga besar bangsa dalam rangka tidak melupakan sejarah, maka tetap relevan untuk kita tonton film G 30S/PKI, sebagai mana yang ada dimasa lampau tersebut," ujar Din Syamsuddin.

Pada kesempatan itu, Din Syamsuddin juga mangajak generasi muda untuk tidak abai pada sejarah bangsa Indonesia.

"Supaya kita tidak melupakan sejarah, sejarah memang harus kita maafkan kesalahan sejarah,tetapi tidak boleh dilupakan," ujar Din Syamsuddin.

Sementara ditempat terpisah, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mempersilakan masyarakat jika ingin mengadakan nonton bareng (nobar) film G30S/PKI.

Hadi menyebut film itu sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia.

"Untuk nobar bersama itu hak seluruh warga negara bukan hanya hari ini, kemarin, besok, silakan semuanya bisa nonton dan itu bagian dari sejarah bangsa di mana ideologi komunis harus benar-benar kita tolak untuk tidak bisa masuk ke negeri Pancasila ini," kata Hadi kepada wartawan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (26/9/2018).

Film 'Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI' adalah film yang disutradarai Arifin C Noer dan dirilis pertama kali pada 1984.

Baca: Rizal Ramli: Tak Cukup Stabilkan Rupiah Hanya dari Kebijakan Moneter

Film berdurasi 271 menit ini pernah menjadi film wajib ditonton pada era Orde Baru, yang diputar setiap 30

September. Namun setelah reformasi, yakni 30 September 1998, Menteri Penerangan Letjen TNI Yunus Yosfiah di era Presiden BJ Habibie memutuskan menghentikan penayangan film itu di televisi.