Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang Pemilu 2019, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut ada situasi darurat tak hanya di tahapan, tetapi juga darurat hasil atau penghitungan suara.

"Itu berdasarkan praktik politik uang, manipulasi suara, netralitas ASN dan penyelenggara," ujarnya dalam diskusi 'Darurat Pemilu 2019 dan Launching Buku Panduan Lengkap Pemilu 2019' di Parkati Center, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Dia mengambil contoh manipulasi suara dalam pemungutan suara yang menjadi rawan akan kecurangan.

"Surat suara yang macam-macam itu akan sangat sulit digonta-ganti," katanya.

Baca: Kisah Pak Eko Terjadi di Jatim, Gara-gara Sering Diolok-olok Seger Bangun Tembok Tutupi Rumah Siti

Karena itulah, KPU diharapkan dapat memperkuat pengawasan petugas agar tidak terjadi celah untuk melakukan money politik.

"Sekarang bagaimana cara perkuat di petugas KPU, sehingga petugas KPPS dan lainnya itu tidak lagi punya celah. Salah satunya dengan mengoptimalkan sistem IT yang sekarang belum begitu sehat," sambungnya.

Sebelummya, Ketua KPU RI Arief Budiman menilai pihaknya telah melakukan berbagai pencegahan, di antaranya terkait politik uang.

"Dalam setiap kesempatan tiga hal terus kita perangi tidak boleh ada hoaks, SARA dan money politic," kata Arief.

Arief juga mengatakan saat ini budaya politik uang dalam pemilu telah berubah.

"Dulu culture-nya peserta pemilu yang mencari pemilih dengan memberikan uang," ujar Arief.

Saat ini, dikatakan Arief, pemilih yang mencari peserta pemilu untuk money politik.

"Jadi kalau dulu caleg nyari orang untuk memberi uang, kalau sekarang caleg sudah mikir karena diberi banyak pun juga tidak akan laku," katanya.

Arief juga berharap seluruh peserta pemilu mengunggulkan visi misi dan program.

"Masing-masing menggelorakan visi dan misi program. Kalau bicara soal suap menyuap penerima dan pemberinya sekarang harus kita tangkap, kita bikin malu semuanya," pungkas Arief.