Serahkan 5 Ribu Sertifikat, Jokowi Minta Tahun 2020 Seluruh Tanah di DIY Sudah Bersertifikat
okowi menyampaikan, dari 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat, pada akhir 2015 lalu, baru ada sekitar 46 juta bidang tanah yang bersertifika
Editor: Sugiyarto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Noristera Pawestri
TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, membagikan sebanyak 5000 sertifikat tanah kepada warga DIY pada Jumat (28/9/2018) di Jogja Expo Center.
Jokowi menyampaikan, dari 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat, pada akhir 2015 lalu, baru ada sekitar 46 juta bidang tanah yang bersertifikat.
Masih ada 80 juta bidang tanah yang belum memiliki sertifikat.
"Saya tanya Pak Menteri saat itu, setahun berapa? 500-600 ribu, kalau saya hitung 160 tahun baru selesai. Masih nunggu 160 tahun, ya kapan rakyat ini bisa keluar dari sengketa-sengketa?," ucapnya.
Jokowi melanjutkan, tahun 2015 ia meminta agar menyiapkan seluruh sistem, kemudian tahun 2017 lalu ia meminta sistem tersebut untuk diterapkan.
Pada tahun lalu, ada sebanyak 5 juta sertifikat tanah yang telah dikeluarkan.
"Saya minta 5 juta sertifikat harus keluar tahun lalu. Nyatanya bisa. Alhamdulillah 5 juta (sertifikat tanah -red) keluar tahun kemarin," tutur Jokowi.
Untuk tahun ini, Jokowi menargetkan sebanyak 7 juta sertifikat tanah yang dikeluarkan, sementara untuk tahun depan, ia menargetkan ada 9 juta sertifikat tanah.
"Bekerja harus diberi target. Kalo nggak kapan? Harus nunggu 160 tahun. Tugasnya kantor BPN itu mempercepat sertipikat, mempercepat melayani masyarakat," tuturnya.
Jokowi menargetkan, di DIY sendiri pada tahun 2020 ia menargetkan seluruh tanah sudah harus bersertifikat.
"Di DIY, 2020 harus selesai sertipikat semuanya. Saya titip, kalau sudah dapat sertifikat diberi plastik, trus difotokopi yang asli simpan. Yang fotokopi disimpan dua," kata Jokowi. (*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.