Usman menambahkan, tidak lama setelah Gatot membuat pernyataan anti-PKI baru-baru ini, sekelompok massa membubarkan Aksi Kamisan di Malang dan Surabaya, pada 27 September, dengan menuduh mereka sebagai antek PKI.

Ia juga mengingatkan, pada masa Reformasi, Menteri Pendidikan era Presiden BJ Habibie, Juwono Sudarsono, membentuk tim khusus untuk meninjau ulang seluruh buku sejarah dalam versi G30S/PKI.
Menteri Penerangan era Habibie pula, yaitu Letnan Jenderal (purn) Yunus Yosfiah, mengakhiri keharusan pemutaran tahunan atas film ‘Penghianatan G30S/PKI’.

"Ini adalah bukti bahwa sejarah peristiwa 30 September 1965 ditinjau ulang dan direvisi oleh pemerintah," ujarnya.

Usman menambahkan, survei nasional SMRC 2017 dan 2018 menemukan bahwa 86 persen warga tidak setuju bahwa PKI sedang bangkit. Yang setuju hanyalah 12 persen.Jadi, kata dia, sebenarnya isu anti-PKI ini kecil, tapi dibesar-besarkan untuk membela kepentingan elite-elite yang membesar-besarkannya.

Pembesaran isu ini juga guna menyudutkan korban dan penyintas 1965, bahkan membungkam aksi aktivis, dosen, dan petani yang tengah memperjuangkan hak-hak dasar mereka.

"Contoh, petani Budi Pego di Banyuwangi yang dituduh dan divonis penjara menyebarkan ideologi komunisme usai memprotes pembangunan tambang emas di daerah tersebut. Jadi ini adalah hal kecil yang dibesar-besarkan," kata dia.