“Kalau musim tanamnya mundur artinya, katakanlah kalau mundur satu bulan, berarti kan stok yang ada akan terkuras 2,5 juta ton lagi,” ujarnya.

Adapun data BNPB menyebutkan bahwa kekeringan telah memberikan dampak bagi 4,87 juta jiwa masyarakat.

Masyarakat mengalami kekurangan air bersih sehingga harus mencari air ke sumber-sumber air di tempat lain. Sebagian juga harus membeli air bersih dan menggantungkan pada bantuan air bersih.

Sebagian besar kekeringan diterangkannya melanda wilayah Jawa dan Nusa Tenggara.

Beberapa daerah yang mengalami kekeringan cukup luas itu adalah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Lampung.

Adapun di Provinsi Jawa Barat, kekeringan terjadi di 22 kabupaten/kota yang meliputi 165 kecamatan, 761 desa, dan berdampak pada 1,13 juta penduduk mengalami kekurangan air bersih. Di Jawa Tengah, sebanyak 854 ribu jiwa penduduk terdampak kekeringan yang terdapat di 28 kabupaten/kota, 208 kecamatan dan 1.416 desa.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebanyak 1.23 juta jiwa penduduk terdampak kekeringan yang berada di 9 kabupaten/kota, 74 kecamatan, dan 346 desa.

Begitu juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kekeringan berdampak pada sekitar 866 ribu penduduk yang tersebar di 22 kabupaten/kota, 254 kecamatan dan 896 desa.

Sedangkan di Yogyakarta, kekeringan terdapat di 3 kabupaten/kota, 21 kecamatan, dan 25 desa yang menyebabkan sekitar 132 ribu penduduk terdampak.

“Daerah-daerah yang mengalami kekeringan saat ini adalah daerah-daerah yang hampir setiap tahun terjadi kekeringan. Masih ada beberapa daerah lagi sedang diproses pendataan kekeringan.” katanya.

Ironisnya, kemarau di beberapa daerah ini bukan hanya berimbas pada kekeringan semata. Pertanian juga terkena imbas.

Dikatakan Sutopo, banyak lahan pertanian mengalami puso atau rusak.

Walaupun hal ini tidak berdampak secara signifikan, namun kasus ini harus juga menjadi sorotan.