Awasi Dana Bantuan Bencana Gempa Bumi dari Uni Eropa, KPK Bakal Berkantor di Palu
"Kalau angkanya cukup besar dan tidak efisien nanti kan negara luar melihatnya seperti apa," kata Saut
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan lembaganya berencana bakal berkantor di Palu demi memantau dana bantuan bencana gempa bumi dari Uni Eropa.
Hal tersebut, kata Saut, setelah menimbang besarnya jumlah bantuan yang akan digelontorkan oleh Uni Eropa.
Baca: Wiranto Sebut Pengungsi Gempa Palu-Donggala 59.450, Tersebar di 109 Lokasi
"Kalau angkanya cukup besar dan tidak efisien nanti kan negara luar melihatnya seperti apa," kata Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/10/2018).
Selain itu, Saut menambahkan, cara tersebut merupakan tindakan pencegahan supaya dana bantuan tepat sasaran.
"Mungkin bisa jadi tidak diambil, tapi miss management, itu yang lebih bahaya lagi. Kok kita nggak bisa bikin kalkulasi yang sederhana," tuturnya.
"Kalau nanti orang bentuknya barang pasti lain, kalau uang pasti lain, nah itu siapa pendistribusiannya seperti apa, harus ada asas keadilannya," imbuh Saut.
Namun, Saut menerangkan, sejauh ini KPK belum membentuk tim yang akan menindaklanjuti.
Baca: Ajudan Bupati Bener Meriah Akui Ada Permintaan Uang Rp 1 miliar untuk Aceh Marathon
"Tapi sudah ada diskusi-diskusi tentang itu," pungkasnya.
Seperti dikutip dari BBC pada Senin (1/10/2018), Uni Eropa mengumumkan akan memberikan bantuan sebesar 1,5 juta euro (sekitar Rp 25,5 miliar) untuk Indonesia dalam penanganan korban gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.
