Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Keuangan berencana mengasuransikan barang milik negara.

Langkah ini sebagai strategi dalam menanggulangi bencana mengingat Indonesia berada di wilayah cincin api pasifik atau Ring of Fire yang menyebabkan Indonesia rawan gempa dan gunung berapi.

Dari sektor perhubungan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan pelabuhan dan bandara yang dikelola pemerintah memang belum diasuransikan, sedangkan yang dikelola swasta sudah diasuransikan.

"Kalau swata otomastis sudah mengasuransikan, jadi yang belum sepenuhnya belum diasuransikan ialah bandara dan pelabuhan yang dikelola pemerintah," kata Budi Karya saat ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).

Nantinya jika Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi mengeluarkan aturan untuk mengasuransikan barang milik negara, Budi Karya mengaku siap mendukung diseluruh sektor transportasi.

Budi Karya juga siap untuk membuat anggaran awal untuk objek-objek yang akan diasuransikan untuk diajukan ke Kementerian Keuangan.

Baca: Gunung Gamalama di Maluku Utara Meletus, Warga Dilarang Beraktivitas di Dalam Radius 1,5 KM

"Kita follow aja, kita bikin anggarannya, kalau disetujui kita jalani, kalau nggak kita lebih berhati-hati jika terjadi suatu masalah di bandara atau pelabuhan," papar Budi Karya.

Sebelumnya Kepala Badan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menyebutkan program asuransi direncanakan agar proses pemulihan daerah yang dilanda bencana bisa dilakukan dengan cepat.

Pemerintah juga menjadi tidak perlu khawatir ada pembengkakan anggaran untuk program-program pemulihan karena nantinya biaya akan ditanggung oleh pihak asuransi.

"Beberapa waktu lalu, sejak setahun lalu kita memikirkan bagaimana strategi kita bencana kalau terjadi," pungkas Suahasil Nazara di Gedung BI, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).